Dubes ditarik, urusan studi WNI di Australia tak boleh terganggu
Merdeka.com - Pemerintah telah memutuskan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, menyusul tidak adanya itikad baik pemerintahan negeri Kanguru itu untuk mengklarifikasi penyadapan terhadap sejumlah pejabat, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Melihat sikap tegas pemerintah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh meminta konflik yang terjadi antara kedua negara tidak berpengaruh terhadap 19 ribu pelajar Indonesia yang tengah menuntut ilmu di negara tetangga tersebut.
"Urusan sekolah itu tidak boleh terganggu dengan urusan dinamika politik. Karena pendidikan itu lintas negara, lintas politik, lintas ideologi lintas macam-macam. Sehingga tidak boleh pendidikan itu terganggu karena ada hubungan yang tidak baik karena ada urusan politik pemerintah. Sekolah tetap harus sekolah," ujar Nuh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11).
-
Apa pesan Gubernur Kalimantan Selatan untuk para siswa? “Jadilah anak Banua yang berkualitas dan berdaya saing agar dapat menjadi pemenang kedepannya. Teruslah tanamkan semangat Pangeran Antasari Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing dalam menuntut ilmu di sekolah,“ tegas Sahbirin, Martapura, Selasa (8/8).
-
Siapa yang memastikan tidak ada penahanan ijazah di sekolah negeri? Ganjar mengatakan, sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah lulusan. “Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi,“ lanjutnya.
-
Bagaimana sekolah Selandia Baru tangani larangan ponsel? Luxon berjanji akan menerapkan larangan penggunaan telepon seluler di sekolah dalam 100 hari pertama masa jabatannya, dengan mengadopsi kebijakan yang telah diuji di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis dengan hasil yang bervariasi.
-
Bagaimana Mendag ingin tingkatkan kerja sama pendidikan? “Jadi Selandia Baru itu walaupun negaranya kecil, standar pendidikannya bagus, maka harus kita tingkatkan kerja sama pendidikannya,“ pungkas Mendag Zulkifli Hasan.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Siapa Menteri Pendidikan setelah Kemerdekaan? Pasca kemerdekaan Indonesia, jabatan menteri saat itu beberapa dijabat oleh tokoh-tokoh yang kini namanya kurang populer di buku sejarah bahkan di telinga masyarakat.Seperti Menteri Pendidikan, mungkin banyak yang menganggap Ki Hajar Dewantara sebagai sosok utama di bidang pendidikan. Tetapi jangan salah, sosok Todung Sutan Gunung Mulia ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Kabinet Sjahrir I dan II.
Meski demikian, Nuh melihat penarikan Dubes Indonesia dari Australia seharusnya menjadi peringatan bagi negara-negara tetangga. Sebagai tetangga, seharusnya Australia menunjukkan itikad baik dan menunjukkan sikap persahabatan dengan Indonesia.
"Bahasa kasarnya, Indonesia ini kurang apa? Kita kan sudah all-out memberi kepercayaan penuh kepada Australia. Anak-anak kita dorong belajar di sana dan seterusnya, kalau dia responsnya kelakuannya seperti itu kan rasa-rasanya kurang tata kramanya, kalau kata bahasa Pak Menlu urusan demokrasi, saya melihatnya urusan tata krama sebagai tetangga," tegasnya. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo tegaskan tidak akan ada lagi kejadian sekolah menahan ijazah lulusan atas dasar tunggakan pembayaran atau apapun alasannya
Baca SelengkapnyaSebelumnya Kepala Disdikbud Jateng Uswatun Hasanah menyampaikan larangan karya wisata atau study tour, khususnya untuk sekolah negeri
Baca SelengkapnyaMahfud juga menegaskan polemik Al Zaytun tidak ada kaitan dengan kasus jaringan Negara Islam Indonesia (NII).
Baca SelengkapnyaGibran berharap tidak ada lagi kasus kekerasan, perundungan, maupun kriminalisasi terhadap tenaga pendidik
Baca SelengkapnyaDibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat.
Baca SelengkapnyaWapres pun optimis ide ini akan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaNasDem menegaskan, alumni LPDP harus berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti mengaku masih perlu ada pembahasan lebih lanjut perihal perlindungan terhadap para tenaga pengajar.
Baca SelengkapnyaSeharusnya dugaan sekolah mencari untuk dari acara study tour juga harus menjadi perhatian.
Baca SelengkapnyaDPR menilai apabila penerima beasiswa LPDP tidak pulang maka uang sekolah harus dianggap sebagai pinjaman atau student loan.
Baca Selengkapnya