Follow
Dugaan e-KTP palsu, BIN kumpulkan data dari luar negeri
Merdeka.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman langsung berkoordinasi dengan perwakilannya di luar negeri terkait dugaan data e-KTP asli tapi palsu (aspal). Koordinasi tersebut untuk mengetahui apakah benar kabar palsunya e-KTP beredar di masyarakat Indonesia.
"Kita akan mengumpulkan data itu, kita kerja sama melalui perwakilan kita di luar negeri untuk lebih meyakinkan lagi dimana pemalsuan itu dilakukan. Kemarin sudah koordinasi awal, langsung kita tindak lanjuti," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/11).
Hasil dari koordinasi itu, kata Marciano, belum ditemukannya data awal karena semua data ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun jika sudah ditemukan, Marciano akan menindaklanjuti informasi tersebut kepada instansi yang berwenang.
-
Bagaimana Kominfo membantu perbatasan? PLBN didesain bukan hanya untuk pelayanan lintas batas negara semata. Tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Siapa yang melatih intelijen Indonesia? Tak lama kemudian, agen-agen Mossad mulai melatih dinas intelijen Indonesia dan sejumlah personel militer.
-
Siapa saja yang terlibat di kegiatan Kemnaker? Pertemuan ini memiliki arti penting bagi pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, dan menjadi momentum penting mewujudkan sinergitas dan kolaborasi pemerintah pusat,' 'Lalu pemerintah, daerah serta organisasi Internasional dengan Kemnaker sebagai leading sector pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia,' ucapnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Siapa yang akan mengelola data di KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
"Kita koordinasi dengan anggota BIN di luar negeri dan counter part kita. Kita juga mencari informasi yang bisa kita kembangkan dari data yang diberikan Kemendagri," jelasnya.
Marciano berharap Kemendagri akan cepat menindaklanjuti kabar pemalsuan e-KTP tersebut. Usai ada tindak lanjut dari Kemendagri, pihaknya akan langsung mengembangkan kasus ini untuk diusut lebih lanjut.
"e-KTP ini ditangani oleh Kemendagri, jadi begitu ada informasi yang perlu dikembangkan baru diberikan kita," pungkasnya. (mdk/gib)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Baca Selengkapnya
Mengenai apakah sudah ada tersangka yang diperiksa, Himawan tidak menjawab dengan jelas.
Baca Selengkapnya
enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca Selengkapnya
Kirim ke Bareskrim dan KPU, Begini Hasil Investigasi BSSN soal Kebocoran Data Pemilih
Baca Selengkapnya
Kemenkominfo mengaku segera mengecek informasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca Selengkapnya
Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca Selengkapnya
Silmy mengatakan, kebocoran data paspor tersebut sebetulnya terjadi pada Januari 2022.
Baca Selengkapnya
Peretas Bjorka diduga memperjualbelikan data pribadi WNA atau turis asing yang datang ke Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kominfo dan BSSN masih berusaha melakukan investigasi.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut disampaikan Rycko usai mengikuti peringatan tragedi kemanusiaan Bom Bali di Ground Zero atau Tugu Peringatan Bom Bali.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membuka rekrutmen khusus untuk masyarakat yang memiliki kemampuan terkait IT.
Baca Selengkapnya