Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dugaan korupsi Bansos Rp 230 M, 13 anggota DPRD Bengkalis diperiksa

Dugaan korupsi Bansos Rp 230 M, 13 anggota DPRD Bengkalis diperiksa Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Subdit III Tindak Pidana Korupsi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau memeriksa 13 orang saksi dalam dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bengkalis senilai Rp 230 miliar. Sebagian orang yang diperiksa itu merupakan mantan anggota DPRD Bengkalis, Kamis (23/4).

"Sebagian lagi merupakan yang terpilih kembali menjadi anggota DPRD Bengkalis dan Riau," terang Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Yohanes Widodo dikonfirmasi merdeka.com di kantornya, Jalan Gajah Mada Pekanbaru.

Menurut Yohanes, pemeriksaan ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat tersangka mantan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah, yang diduga telah merugikan negara ratusan miliar.

Orang lain juga bertanya?

"Pemeriksaan saksi ini berlangsung selama 4 hari, sampai hari ini. Statusnya masih sebagai saksi," terang Yohanes.

Adapun yang diperiksa, terang Yohanes, di antaranya SD (politisi PAN), DP (politisi PDIP), DG (politisi PDIP) yang terpilih lagi jadi anggota DPRD Bengkalis, Ms (politisi PKB dan terpilih lagi) dan AK (politisi PAN dan terpilih lagi).

Kemudian saksi inisial MR (PKB dan terpilih jadi anggota DPRD Riau) PR (PDIP), AM (Golkar dan mantan Ketua DPD II Bengkalis), AH (PKB dan Banmus di DPRD Bengkalis), FF (Golkar), JS (Demokrat), AR (PKS), RR (Gerindra).

Kabar beredar, Bupati Kabupaten Bengkalis Herliyan Saleh juga diperiksa terkait kasus ini. Namun, yang bersangkutan tidak kelihatan di ruang pemeriksaan.

"Untuk yang itu (Herliyan) belum (diperiksa,) nanti akan diberitahu waktunya," jelas Yohanes.

Saat ditanya ada atau tidaknya penambahan tersangka selain Jamal Abdillah, Yohanes menyebutkan belum bisa menetapkannya saat ini.

"Kita kumpulkan dulu keterangan saksi ini, pekan depan akan kita tetapkan (tersangka baru)," pungkasnya.

Pantauan di lokasi, semua yang diperiksa ini keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.00 WIB. Semuanya sempat duduk di kantin Reskrimsus dan langsung pergi begitu mengetahui keberadaan wartawan.

Ditanyai soal pemeriksaan ini, para mantan dan anggota dewan terhormat ini tidak mau berkomentar. Mereka langsung keluar dari kantor Reskrimsus meninggalkan wartawan yang mewawancarainya.

"Ayo, Pak Bupati sudah menunggu kita untuk makan siang," ujar seorang terperiksa langsung tancap gas meninggalkan gedung Ditreskrimsus Polda Riau. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Geledah 13 Lokasi di Bengkulu, Termasuk 7 Rumah Gubernur Rohidin Mersyah
KPK Geledah 13 Lokasi di Bengkulu, Termasuk 7 Rumah Gubernur Rohidin Mersyah

KPK menggeledah 13 lokasi di Bengkulu untuk penyidikan dugaan korupsi Rohidin Mersyah.

Baca Selengkapnya
Usai Kalah Praperadilan, KPK Periksa Sahbirin Noor Terkait Korupsi Sejumlah Proyek Hari Ini
Usai Kalah Praperadilan, KPK Periksa Sahbirin Noor Terkait Korupsi Sejumlah Proyek Hari Ini

Pemeriksaan dilakukan usai KPK kalah melawan Sahbirin Noor dalam praperadilan kasus suap lelang proyek di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
KPK Sita Uang Rp7 Miliar Saat OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
KPK Sita Uang Rp7 Miliar Saat OTT Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Alex menerangkan uang tersebut disita tim penyidik KPK di empat lokasi berbeda.

Baca Selengkapnya
Usai Tahan Gubernur Bengkulu, KPK Geledah Kantor Kepala Disnakertrans
Usai Tahan Gubernur Bengkulu, KPK Geledah Kantor Kepala Disnakertrans

KPK mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pada Kamis (5/12), sekitar pukul 15.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Gubernur Bengkulu Pakai Duit Panas Rp7 Miliar Hasil Setoran Anak Buah Buat Timses Pencalonan Pilkada
Gubernur Bengkulu Pakai Duit Panas Rp7 Miliar Hasil Setoran Anak Buah Buat Timses Pencalonan Pilkada

Tim penyidik KPK menemukan uang tersebut berasal dari pemerasan yang dilakukan RM terhadap jajaran kepala dinas hingga kepala organisasi perangkat daerah.

Baca Selengkapnya
Dua Anggota DPRD Semarang Dicecar KPK Soal Pengaturan Lelang Di Pemkot Semarang
Dua Anggota DPRD Semarang Dicecar KPK Soal Pengaturan Lelang Di Pemkot Semarang

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan keduanya diperiksa mengenai perannya dalam lelang di Pemkot Semarang.

Baca Selengkapnya
Mabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Mabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi

Mabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Ruang Kerja Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi
KPK Geledah Ruang Kerja Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Penyidik KPK terpantau melakukan penggeledahan mulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Diduga Korupsi Rp6,2 Miliar, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Ditahan
Diduga Korupsi Rp6,2 Miliar, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Ditahan

Herry ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Riau, Rabu, 9 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Berpakaian Serba Hitam, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Diperiksa KPK Buntut OTT 7 Orang
Berpakaian Serba Hitam, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Diperiksa KPK Buntut OTT 7 Orang

KPK membawa Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah ke Jakarta untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
KPK Periksa Menteri Desa Abdul Halim Iskandar soal Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim
KPK Periksa Menteri Desa Abdul Halim Iskandar soal Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Jatim

Halim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang
KPK Panggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti, Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Semarang

Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7).

Baca Selengkapnya