Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di NTT, Jokowi Dilaporkan ke Polisi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan ke polisi oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan ke Bareskrim Polri, Kamis (25/2). Jokowi dipolisikan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Covid-19 saat kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/2) kemarin.

Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia menuturkan pelaporan ini bermula dari dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh Jokowi saat bertandang ke Maumere. Dalam sebuah video yang beredar, mantan Wali Kota Solo itu dikerumuni warga saat kunjungan kerja di Maumere.

"Sayangnya di tengah gencarnya penegakan program protokol kesehatan ini dalam kegiatan kunjungan kepresidenan di NTT, Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin rakyat malah membuat kerumunan dan abai terhadap protokol kesehatan dengan melemparkan bingkisan dari atas mobil," kata Kurnia kepada Liputan6.com, Kamis (25/2).

Kurnia tiba di Bareskrim untuk membuat laporan pada Kamis pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Dia baru keluar pada 15.30 WIB tadi.

Namun menurut Kurnia, polisi tak memperkenankannya membuat laporan. Di sana Kurnia berdebat cukup lama lantaran laporannya tak digubris.

"Ketika saya bilang artinya ini saya enggak bisa bikin laporan, dia enggak mau terima diksi itu ya. Jadi mereka menganggap toh laporan saya sudah diterima ke atas di Tata Usaha dan Urusan Dalam, dikasih stempel. Saya enggak cukup puas, saya mau bikin laporan begitukan," tegas dia.

Diceritakan Kurnia, penolakan laporan itu lantaran polisi berdalih berpegang pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun menurut dia, polisi tak menjelaskan mengenai SOP tersebut.

"Kalau menurut saya ya argumentasi hukum dengan SOP, kalau hukum itu ya di atas segala-galanya seharusnya. Hukumnya dong yang dikedepankan ya," ujar dia.

Kurnia menyebut polisi menyatakan akan menghubunginya terkait laporan dilayangkannya tersebut. Namun dia merasa tak puas dengan penjelasan polisi tersebut. Sebab menurut dia, kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan Jokowi ini terang benderang. Bahkan dia menyebut seharusnya sudah bisa dilakukan sebuah penindakan kepolisian.

"Harusnya sudah bisa dilakukan suatu penindakan ini, orang yang memberikan pesan Menko Polhukam sendiri kok sama Presiden yakan? Omongan dia sendiri dia lawan yakan?" sebut dia.

Penjelasan Istana

Sebelumnya diketahui Beredar di media sosial video mobil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikerumuni banyak orang. Dalam video yang berdurasi 30 detik terlihat Jokowi muncul dari atap mobil untuk menyapa masyarakat. Mereka pun terlihat antusias.

Dengan menggunakan masker hitam, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyapa warga. Sesekali dia melambaikan tangan dan melemparkan kaos kepada masyarakat.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan video tersebut. Menurut dia, video itu terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, Selasa (23/2).

"Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete," kata Bey saat dikonfirmasi, Selasa (23/2).

Video mobil Jokowi yang dikerumuni banyak orang saat melakukan kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, itu menuai kontra dari masyarakat. Video yang berdurasi 30 detik terlihat Jokowi muncul dari atap mobil untuk menyapa masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menilai, kerumunan tersebut tidak dapat dihindari. Walaupun demikian, kondisi tersebut menjadi pelajaran untuk mengelola pengamanan standar protokol kesehatan khususnya untuk Jokowi.

"Itu kan memang sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Mereka sudah lama menanti presiden, ya animonya luar biasa. Jadi ya hal yang tidak terhindarkan," katanya saat dihubungi, Rabu (24/2).

Dia menilai kejadian tersebut bukan kesalahan dari Jokowi. Donny justru menilai, seharusnya pihak pemerintah daerah dapat memberikan pengawalan yang ketat.

"Ya, ini kan bukan presiden yang melanggar. Ini ada elemen pemerintah daerah, elemen pengawalan presiden. Ini sesuatu yang berbeda," ungkapnya.

"Jadi presiden kan simbol negara yang pasti akan mengundang banyak massa, tidak menejemen pengawalan dan pengaturan kerumunan saja sebenarnya. Tapi ini bisa jadi bahan evaluasi," tambahnya.

Donny menjelaskan kejadian tersebut harus dievaluasi. Sehingga antisipasi dalam protokol kesehatan bisa diperbaiki.

"Betul, enggak mungkin lah Presiden kemudian datang sepi-sepi saja. Ini sudah bisa diprediksi tapi tidak seperti yang dibayangkan kerumunannya. Menejemen antisipasi dan mitigasinya harus diperbaiki," tutupnya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com