Follow
Dugaan Penyimpangan Dana Covid-19, Sejumlah Mantan Pejabat Pemkab Jember Diperiksa
Merdeka.com - Kasus dugaan penyimpangan dana penanganan Covid-19 sebesar Rp107 miliar di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember pada tahun 2020 lalu, terus ditelusuri kepolisian. Sebanyak tujuh pejabat Pemkab Jember yang menjabat pada tahun tersebut, dimintai keterangan di Mapolres Jember.
"Ya benar, kita mintai keterangan untuk pendalaman informasi," kata Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Komang Yogi Arya Wiguna saat dikonfirmasi, Senin (21/3).
Pantauan awak media, pemeriksaan sejak sekitar pukul 10.00 WIB dan masih berlangsung hingga malam ini. Sebanyak tujuh ASN Pemkab Jember itu menjabat saat peristiwa berlangsung, yakni pada tahun 2020.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang terlibat dalam kasus korupsi? Sayangnya, pernikahan keempat Liu tidak bertahan lama. Di tahun yang sama, ia dilaporkan kepada Komisi Inspeksi Disiplin karena dugaan terlibat dalam korupsi besar-besaran. Kasus ini memicu penyelidikan yang akhirnya merusak karier dan reputasinya.
-
Bagaimana KPK mengusut kasus suap dana hibah Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. 'Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti,' ujar Alex.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
Mereka adalah mantan Plt Kepala BPBD Jember Mat Satuki; dua mantan kepala BPKAD Peni Artamedya dan Yuliana Harimurti; mantan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Laksmi, mantan satgas Covid-19 yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dana Covid-19 tahun 2020 Harifin, dan dua staf keuangan bernama Sahrul dan Fitri.
Di antara tujuh ASN tersebut, Mat Satuki merupakan pejabat tertinggi. Dalam kapasitasnya sebagai Plt Kepala BPBD, ia juga diplot menjadi Sekretaris Satgas Covid-19 Jember, atau struktur tertinggi kedua di Pemkab setelah bupati.
Informasi yang dihimpun, pemeriksaan dilakukan oleh tim dari Polda Jatim yang diterjunkan khusus ke Jember untuk menangani kasus ini.
Kasus ini mulai terkuat berdasarkan hasil audit tahunan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Jember tahun 2020. Lembaga audit tertinggi itu menemukan adanya dana Rp107 miliar dari anggaran penanganan Covid-19 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan peruntukannya.
Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD Jember 2020, diketahui total belanja Satgas Covid-19 Jember mencapai Rp220,5 miliar. Tetapi sebanyak Rp 107 miliar ditemukan tanpa disertai pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Berdasarkan salinan hasil audit yang diperoleh merdeka.com, rentang pengeluaran dana Rp107 Miliar tersebut terjadi sejak beberapa pekan, hingga beberapa hari menjelang pencoblosan pada Pilkada Jember yang digelar pada 9 Desember 2020.
Anggaran Rp107 miliar tercatat untuk pengeluaran belanja uang saku, belanja alat kesehatan, belanja makan minum, belanja barang habis pakai, dan juga bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca Selengkapnya
Mabes Polri Pastikan Proses Hukum Kades di Jateng Terkait Dugaan Pemotongan Dana Aspirasi
Baca Selengkapnya
Mayoritas dari mereka adalah pejabat di lingkungan Pemkot Palembang dan pengurus PMI.
Baca Selengkapnya
"Dari 13 yang diperiksa sudah dua wilayah kita minta klarifikasi,” kata Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio
Baca Selengkapnya
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin turut diperiksa KPK. Dia dimintai keterangan terkait allokasi anggaran Pemkot Semarang.
Baca Selengkapnya
Arief menyebut ada 2 lokasi dari 1 tempat yang sama digeledah dan baru selesai tadi malam
Baca Selengkapnya
Polda Jateng juga akan menggandeng instansi dalam rapat koordinasi tersebut untuk turut memantau proses penyelidikannya.
Baca Selengkapnya
Penggeledahan dilakukan dalam rangka proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi PJUTS
Baca Selengkapnya
Tessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.
Baca Selengkapnya
Halim tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.52 WIB. Dia tidak didampingi kuasa hukum.
Baca Selengkapnya
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnya
Pembangunan pasar itu menjadi pusat perbelanjaan modern mangkrak sejak pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya