Dukung Instruksi Jokowi, Ganjar Siapkan Anggaran Mobil Dinas Listrik pada 2023
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung penggunaan kendaraan listrik untuk operasional atau mobil dinas (mobdin) seperti diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya akan menyiapkan anggaran pengadaan mobil ramah lingkungan tersebut pada tahun 2023.
Sekedar diketahui, Inpres Nomor 7/2022 yang bernama lengkap Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani Jokowi 13 September 2022.
"Saya sangat mendukung, setuju sekali. Saya sudah beli satu di (Dinas) ESDM buat contoh. Ini kan butuh penganggaran dan akan kita siapkan nanti di 2023," ujar Ganjar di Solo, Jumat (16/9).
-
Kenapa mobil listrik lebih efisien? Karena menggunakan tenaga listrik sepenuhnya, kendaraan ini tidak memerlukan bahan bakar fosil, yang berkontribusi pada efisiensinya.
-
Mengapa PLN dukung kendaraan listrik? “PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan,“ kata Darmawan.
-
Bagaimana PLN bantu pengguna kendaraan listrik? Darmawan menambahkan, PLN juga menyediakan layanan home charging untuk memudahkan pengisian daya di rumah. Jadi para pengguna tidak perlu risau jika kehabisan daya, karena infrastrukturnya sudah sangat lengkap.
Meski akan menyiapkannya anggaran di tahun 2023, namun perlu pembahasan dengan DPRD Jawa Tengah terutama soal penganggarannya.
"Pemprov Jateng sudah punya satu kendaraan listrik," katanya.
Ganjar menjelaskan alasannya mendukung instruksi Presiden karena penggunaan mobil listrik dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
"Ini penting banget, saya dukung. Apalagi di tengah masifnya penggunaan energi fosil seperti di Indonesia. Kita harus melakukan percepatan. Kita beli atau leasing, pokoknya tinggal caranya saha,' tandasnya.
Terkait kesiapan infrastruktur, Ganjar sangat optimistis terealisasi. Menurutnya langkah Jokowi yang mengeluarkan inpres bisa mempercepat pembangunan infrastruktur. Di antaranya percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Kalau itu ada dan menjadi kebijakan, kan SPKLU-nya dari PLN bisa segera kita buat, malah bisa dipercepat kan," pungkas Ganjar.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan bus listrik Transjakarta dianggap bisa menekan polusi udara yang memburuk.
Baca SelengkapnyaKendaraan motor listrik untuk menekan buruknya kualitas udara Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah memberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik (KBLBB).
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, transportasi yang digunakan adalah kendaraan listrik
Baca SelengkapnyaBesaran insentif motor listrik akan dinaikkan, dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta.
Baca SelengkapnyaBudi menyebut akan memberikan harga BBM khusus untuk mitra Grab.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikan, pemerintah terus berupaya mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIni sekaligus membantu pemerintah menurunkan emisi karbon.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaSektor transportasi sendiri merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Khususnya dari moda kendaraan yang menggunakan BBM berbasis fosil.
Baca SelengkapnyaTak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya"Ini sangat penting agar kendaraan (motor listrik) dapat digunakan kembali di jalan raya," kata Luhut.
Baca Selengkapnya