Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dukung Perppu pembubaran ormas, forum adovat sebut ada kegentingan

Dukung Perppu pembubaran ormas, forum adovat sebut ada kegentingan Konpers penerbitan Perppu tentang Ormas. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto beraudiensi dengan Forum Advokat Pengawal Pancasila di Kemenko Polhukam, Jumat (14/7). Anggota Forum Advokat Pengawal Pancasila, I Wayan Sudirta mendorong pemerintah segera melaksanakan isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

"Apa yang ada dalam Perppu itu segera dikerjakan," ucapnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7).

Forum Advokat Pengawal Pancasila menyampaikan isi kajian Perppu nomor 2 tahun 2017 kepada pemerintah. Selain dalam bentuk konsep kajian, Forum ini juga akan mengajukan diri sebagai pihak terkait jika ada kelompok yang mengajukan judicial review Perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Forum Advokat Pengawal Pancasila akan tampil menjadi pihak terkait. Toh lebih banyak yang setuju dengan Perppu ini," kata dia.

Berdasarkan kajian Forum Advokat Pengawal Pancasila, langkah pemerintah mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2017 yang mengatur tentang pembubaran ormas sudah tepat. Sebab UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang berlaku selama ini dipandang tidak memadai.

Sudirta menyebut, ada empat titik kelemahan yang terdalam dalam UU nomor 17 tahun 2013. Pertama proses pembubaran ormas yang dianggap berbelit-belit. Semisal harus melalui peradilan. Kedua tidak memuat prinsip dasar administrasi.

"Ketiga yang dianggap bertentangan dengan Pancasila itu terlalu limitatif, terbatas, harusnya jauh lebih luas dari pada itu. Berikutnya (keempat) tidak ada sanksi pidana pelanggaran (bagi ormas terkait) jadi tidak memadai UU ini," jelasnya.

UU nomor 17 tahun 2013 dinilau kurang memadai dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini yang tengah terancam. Pihaknya setuju jika ini dijadikan alasan kuat pemerintah mengeluarkan Perppu pembubaran Ormas. Sudirta menegaskan Pancasila dan NKRI sudah dalam situasi mengkhawatirkan karena ideologi Ormas tertentu.

"Ada kegentingan. Namanya kegentingan itu antara lain kalau Pancasila terancam, NKRI terancam, itu sudah memenuhi syarat kegentingan," ujar dia.

Sudirta melanjutkan, pemerintah harus menjaga NKRI dan Pancasila. Pemerintah juga harus mengantisipasi adanya upaya-upaya menjatuhkan NKRI dan Pancasila. Jangan sampai kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila, menang.

"Sudah banyak contohnya, seperti di Afganistan, sudah ada keterlambatan di Suriah, dan Libya. Maka jangan sampai terlambat. Agar tidak terlambat, sudah mendesak, pemerintah mengambil tindakan dan tampil. Negara harus hadir menyelamatkan NkRI dan Pancasila," tuntasnya. (mdk/noe)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila
Pemerintah Diingatkan Harus Lebih Tegas Tangani Kelompok Anti-Pancasila

Organisasi kelompok anti-Pancasila sudah dibubarkan, tapi sel-sel mereka masih terus bergerak di bawah tanah.

Baca Selengkapnya
Keberagaman Dinilai Kekuatan Bangsa Harus Dijaga untuk Amalkan Nilai Pancasila
Keberagaman Dinilai Kekuatan Bangsa Harus Dijaga untuk Amalkan Nilai Pancasila

Perlu dipahami bahwa keberagaman adalah ruh Pancasila yang harus dijaga dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Baca Selengkapnya
Kepala BPIP: Mengubah Pancasila Sama Saja Membubarkan NKRI
Kepala BPIP: Mengubah Pancasila Sama Saja Membubarkan NKRI

Menurut dia, Pancasila dasar negara yang tidak dapat diubah dan pentingnya mencegah perundungan bagi anak berkebutuhan khusus

Baca Selengkapnya
Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi
Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi

Mahfud MD mengatakan, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik KKN.

Baca Selengkapnya
Waspadai Upaya Pecah Belah Kelompok Masyarakat
Waspadai Upaya Pecah Belah Kelompok Masyarakat

Dengan Pancasila seluruh hajat hidup masyarakat berbeda latar belakang diwadahi untuk hidup dalam kerukunan.

Baca Selengkapnya
Ulama Tegaskan Pancasila Terbaik Mampu Satukan Keberagaman di Tanah Air
Ulama Tegaskan Pancasila Terbaik Mampu Satukan Keberagaman di Tanah Air

Indonesia sekarang ini adalah yang terbaik karena mampu merangkum keberagaman seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Baca Selengkapnya
Bahaya Kelompok Pemecah Belah Bangsa Ingin Benturkan Masyarakat
Bahaya Kelompok Pemecah Belah Bangsa Ingin Benturkan Masyarakat

Setiap individu selayaknya bisa menjadi sosok yang menyebarkan kebaikan dan menjaga harmonisasi.

Baca Selengkapnya
Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil
Tak Terbujuk Rayu Kekuasaan, PDIP dan PKS Bisa Jadi Oposisi Kuat di Parlemen Gabung Kekuatan Sipil

PDIP dan PKS punya pengalaman menunjukan kekuatan di parlemen asal konsisten tetap menjadi oposisi dan tidak terlibat dalam pembicaraan bagi-bagi jatah menteri.

Baca Selengkapnya
Setelah UGM dan UII, Giliran Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Deklarasi Selamatkan Demokrasi
Setelah UGM dan UII, Giliran Forum Guru Besar dan Dosen Unhas Deklarasi Selamatkan Demokrasi

Gerakan untuk menyelamatkan demokrasi yang diawali Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) semakin meluas.

Baca Selengkapnya
Penangkapan Terduga Teroris Dinilai Beri Rasa Aman Bagi Masyarakat
Penangkapan Terduga Teroris Dinilai Beri Rasa Aman Bagi Masyarakat

Penangkapan di beberapa tampat baru-baru ini semakin menguatkan rasa aman bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
BPIP Harap Masyarakat Tak Mudah Dipecah Belah Perbedaan Budaya dan Agama
BPIP Harap Masyarakat Tak Mudah Dipecah Belah Perbedaan Budaya dan Agama

Romo Benny menyampaikan harapannya agar Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan kebudayaan atau keagamaan.

Baca Selengkapnya
BPIP: Indonesia Terhindar Gempa Politik Dunia Karena Ada Pancasila
BPIP: Indonesia Terhindar Gempa Politik Dunia Karena Ada Pancasila

Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Hamburg Jerman untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia di tanah rantau.

Baca Selengkapnya