Dukung tenaga honorer jadi PNS, anggota DPD ikut demo di Istana
Merdeka.com - Ribuan buruh massa tumpah ruah di depan Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (10/2). Massa menuntut agar mereka diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari puluhan ribu massa, terlihat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris juga nampak di tengah massa.
Wakil Ketua Komite III DPD ini merasa geram atas sikap Presiden Joko Widodo yang hingga kini tak juga menaikkan status pegawai honorer menjadi pegawai tetap.
"Pemerintah kan sudah menjanjikan. Mereka ke sini untuk menagih janji-janji dari pemerintah," kata Fahira saat ditemui di lokasi, Jakarta Pusat, Rabu (10/2).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Fahira juga mengatakan kekecewaannya kenapa Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi lebih memilih untuk memakai anggaran yang ada untuk pembangunan infrastruktur daripada biaya gaji guru honorer.
"Pembangunan mental guru jauh lebih prioritas. Kami tidak dianggap penting, hanya dianggap saat pemilu saja pada janji-janjinya. Kami mendesak agar presiden lebih cerdas dalam mengelola keuangan negara," katanya.
Di tempat yang sama, Anggota komite III DPD RI Sulistyo mengatakan, kalau selama ini para guru honorer ini hanya mengisi kekosongan tenaga pengajar yang ada di sejumlah wilayah terpencil.
"Kesejahteraan mereka tidak terjamin. Statusnya juga tidak jelas. Sayangnya juga selama ini mereka tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah, termasuk di pelosok-pelosok," kata Sulistyo.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sementara untuk pemilihan bupati atau wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengajak artis dan influencer berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca SelengkapnyaDjarot menuturkan, Jokowi yang meminta kepada PDIP agar mengusung keduanya sebagai kepala daerah
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca SelengkapnyaJokowi telah menunjukkan bahwa ia solid bersama relawannya dengan memberikan jabatan di kabinet, ketimbang PDIP sebagai partainya.
Baca Selengkapnya"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR dari fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan Presiden Jokowi lebih mendengar relawan Projo dibandingkan Gubernur Lemhannas
Baca SelengkapnyaMegawati Jawab Kritik Ganjar Capres Petugas Partai, Singgung Posisi Jokowi
Baca SelengkapnyaWamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya