Dukung Tilang Dihapus, Kompolnas Minta Komjen Sigit Sanksi Anggota Lakukan Pungli
Merdeka.com - Calon Kapolri terpilih, Komjen Listyo Sigit Prabowo berencana untuk mengubah sistem tilang menjadi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sepenuhnya. Tujuannya untuk menghilangkan budaya penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi antara petugas-pelanggar, atau biasa disebut 'duit damai'.
Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengungkapkan, sebenarnya Polri bisa memberantas budaya suap-menyuap ini dengan memberikan penghargaan atau reward kepada anggota Polri yang sudah jujur. Apalagi jika kinerja anggota tersebut sangat baik, serta tidak pernah memiliki riwayat kesalahan sama sekali.
Dengan begitu, menurutnya, anggota yang sudah jujur tersebut akan tetap mempertahankan integritasnya. Sedangkan para anggota Polri lainnya diharapkan akan termotivasi untuk meningkatkan integritas dan menghindari praktik suap-menyuap itu.
-
Siapa yang beri apresiasi ke Polri? Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik. 'Kami dari DPP PMPI sangat mengapresiasi hasil rilis dari survei dari rilis Litbang Kompas terkait dengan citra positif lembaga negara,' ujar Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Pencinta Tanah Air Indonesia (PMPI) Khusniyati, Sabtu (22/6).
-
Apa predikat yang diterima Polri? Mahasiswa Beri Apresiasi Polri Berpredikat Lembaga Bercitra Baik Versi Litbang Kompas Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik.
-
Kenapa anggota Polri ini mendapatkan penghargaan? 'Sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian, atau tidak pernah cacat selama bertugas di kepolisian,'
-
Kapan Polri terima apresiasi? Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini. Dalam survei tersebut Polri menempati urutan teratas setelah TNI sebagai lembaga yang memiliki citra terbaik.
-
Siapa yang memuji keputusan Polri? Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
-
Bagaimana Polri menerapkan merit system? 'Pak Kapolri ini benar-benar menerapkan merit system di tubuh kepolisian. Semua diseleksi berdasarkan kapasitas, dan semua diapresiasi berdasarkan capaian, bukan kedekatan. Bahkan kalau ada oknum yang melanggar pun sudah tidak kenal kata ampun, pasti langsung disikat habis. Ini yang selalu kita harapkan selama ini, Polri yang profesional dan dapat diandalkan,' tambah Sahroni.
"Cara agar adanya pungutan liar bisa dihentikan sebenarnya bisa dengan memberikan reward kepada para anggota Polri yang sudah bekerja dengan jujur, agar tetap jujur dan semakin baik kinerjanya," kata Poengky kepada merdeka.com, Kamis (21/1).
Selain memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang kinerjanya baik, menurut Poengky, Polri perlu memberikan sanksi kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran pungli itu.
Menurutnya, untuk bisa mengetahui satu per satu anggota Polri yang melakukan pelanggaran tersebut, maka Polri perlu meningkatkan fungsi pengawasan. Dengan begitu, akan lebih mudah dalam memberikan sanksi/hukuman.
"Cara lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi praktik suap-menyuap yaitu dengan melakukan pengawasan yang baik terhadap setiap anggota serta melakukan punishment," kata Poengky.
Oleh sebab itu, dia menilai bahwa partisipasi masyarakat dan media dalam mengawasi Polri sangatlah penting. Baik itu pengawasan terhadap institusinya ataupun pengawasan setiap anggota Polri itu sendiri.
"Peran media dan masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi Polri juga penting," ujarnya.
Intinya, kata Poengky, jika Komjen Sigit akan betul-betul menghapus sistem tilang secara langsung dan mengubahnya ke sistem ETLE, Poengky menyatakan bahwa Kompolnas akan mendukung hal itu.
"Kami mendukung perubahan Polri menjadi lebih humanis karena keluhan masyarakat terkait oknum polantas yang nakal masih ada, langsung main tilang dengan tujuan pungli. Padahal polisi diharapkan mengedepankan kamtibmas," kata Poengky.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap personel kepolisian tersebut dilakukan pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Baca SelengkapnyaPelibatan Provos tersebut setelah viral anggota kepolisian terlibat pungli Rp500 ribu di Samsat Bekasi, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaSeharusnya para pegawai KPK ini penjaga moral dan integritas antikorupsi bukan malah jadi pelaku korupsi
Baca SelengkapnyaPolda Jabar memberhentikan secara tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 28 personel Polri karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik
Baca SelengkapnyaSederet polisi di Sumenep ini merupakan sosok inspiratif. Intip potretnya.
Baca Selengkapnya"Sanksi kepada 6 personel berupa pemberhentian tidak hormat karena telah mencoreng nama baik Polri,"
Baca Selengkapnyatiga anggota polisi itu akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) untuk penentuan nasib mereka
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak ada impunitas bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana.
Baca SelengkapnyaTidak semua bisa melakukan tilang loh. Ada syarat khusus agar anggota polisi bisa menindak pengedara.
Baca SelengkapnyaWahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca SelengkapnyaKapolri berjanji akan melakukan tindakan tegas bagi anggotanya yang telah berjudi. Sebab judi merupakan salah satu dari banyaknya tindak pidana.
Baca Selengkapnya