Dukung Vaksinasi Mandiri, Jusuf Kalla Nilai Dapat Meringankan Beban Pemerintah

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, M. Jusuf Kalla (JK) mendukung wacana pemerintah akan akan memberikan vaksin mandiri untuk Covid-19. Menurut JK, vaksin mandiri membantu mempercepat program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.

"Kita mendukung upaya vaksinasi secara mandiri atau gotong royong, karena ini akan mempercepat vaksinasi," kata JK dalam pesan singkat, Jumat (29/1).

JK menjelaskan untuk mencapai target 1 tahun, dibutuhkan memvaksin 1 juta orang per hari dan itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa dibantu pihak swasta.

Orang lain juga bertanya?

Sementara itu, dia membeberkan yang dimaksud dengan vaksin mandiri adalah pihak perusahaan swasta memberikan vaksin sendiri untuk karyawannya.

Dengan demikian diharapkan apabila hal tersebut dilakukan maka perusahaan tersebut bisa kembali bekerja dengan normal dan dapat segera melakukan pemulihan ekonomi. Selain itu vaksin mandiri juga dapat meringankan beban pemerintah.

"Jadi vaksinasi mandiri atau gotong royong ini termasuk membantu orang orang tidak mampu juga. Katakanlah pabrik rokok karyawannya sampai 25 ribu kalau vaksinnya ditanggung perusahaan, itu artinya gratis juga dan meringankan beban pemerintah dan rakyat," kata JK.

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada perusahaan dan para pegawainya untuk melakukan program vaksinasi Covid-19 secara mandiri, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sehingga, seluruh masyarakat bisa mendapat vaksin Covid-19 dengan cepat.

"Banyak pengusaha sampaikan, bisa enggak kita vaksin mandiri. Ini yang baru akan kita putuskan. Karena kita perlu percepat, apalagi biaya ditanggung perusahaan," kata Jokowi secara virtual, Kamis (21/1).

Namun demikian, Jokowi masih pertimbangkan beberapa hal sebelum memberikan izin kepada perusahaan untuk lakukan penyuntikan vaksin Covid-19 secara mandiri. "Tetapi sekali lagi ini harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan, asal produk vaksinnya berbeda, tempat memberikan vaksinnya berbeda," sambung dia.

(mdk/gil)