Dukungan moril Jokowi buat KPK dalam lakukan operasi tangkap tangan
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menilai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gaduh. Padahal, dari OTT itu, KPK sudah sering mengungkap perkara korupsi.
"Meskipun penindakan kasus korupsi melalui OTT yang dilaksanakan di negara kita yang terasa gaduh dan hingar bingar, namun IPK Indonesia beberapa tahun belakangan ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dan, pada 2016, Indonesia hanya dapat peringat skor 37 dengan peringkat 90 dari sejumlah negara yang sama yang disurvei baik untuk Malaysia ataupun untuk Singapura," kata Prasetyo saat RDP dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu.
Wakil ketua KPK Saut Situmorang menegaskan operasi tangkap tangan tetap dilakukan KPK kendati menuai kritik dari sejumlah pihak. Menurut Saut, OTT tak bisa dihentikan kendati mendapat kritik.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Kapan Jokowi melantik Ketua KPK sementara? Pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Enggak boleh lah berhenti," tegas Saut.
Bahkan, Saut menegaskan kembali akan terus lakukan OTT terhadap pihak-pihak yang mencoba melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun yang terlibat dalam rasuah itu seorang jaksa.
"KPK digaji untuk cegah dan tangkap koruptor," katanya.
Menurutnya, hal yang wajar jika OTT dianggap membuat gaduh apa lagi yang tertangkap tangannya adalah aparat penegak hukum. Ia meminta semua pihak yang tidak terima adanya OTT khususnya koruptor silakan melakukan perlawanan hukum ke pengadilan. "Soal OTT atau tidak itu soal hukum pembuktian," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyatakan mendukung OTT KPK. Bukan tanpa alasan, hal itu setelah KPK menangkap anggota DPRD Banjarmasin dan beberapa orang.
"Ada OTT ya? siapa? apakah pejabat provinsi atau kota?" kata Presiden.
Setelah itu, Presiden mendengarkan jawaban seorang wartawan kemudian kembali ke ruang makan. Presiden juga menyinggung soal OTT usai membuka Festival Anak Salih Indonesia (FASI) ke X di Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Presiden mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
"OTT kalau memang ada buktinya dan fakta hukum, ya harus ditangkap, ketangkap ya ketangkap," katanya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Alexander Marwarta mengatakan, penyidik lembaga antirasuah mendalami kasus tersebut sejak Mei 2024 lalu.
Baca SelengkapnyaKepolisian tidak mengetahui secara pasti status saksi yang dibawa sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum dalam OTT itu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDisusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, OTT merupakan salah satu rangkaian penindakan korupsi yang bermula dari penyadapan.
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka kasus suap Harun Masiku.
Baca Selengkapnya