Dukungan Paslon di Pilkada Tangsel Bakal Tergerus Jika Isu Negatif Tidak Ditepis
Merdeka.com - Kampanye hitam mewarnai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Tangerang Selatan. Isu seperti poligami yang dilakukan calon, dukungan calon dari komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), politik dinasti dan korupsi mewarnai pelaksanaan Pilkada.
Kondisi tersebut, dinilai bisa memicu tergerusnya suara paslon tertuduh dengan isu-isu negatif yang diembuskan, jika paslon tidak bisa menepis atau mengklarifikasinya.
"Pasangan cakada juga harus pandai-pandai mengantisipasi dan menepis pergerakan narasi liar, black campaign maupun negative campaign," terang Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research and Consulting (RSRC) Khoirul Umam, Jumat (20/11).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Siapa saja yang terlibat dalam Pilkada? Selain itu, Pilkada juga merupakan ujian bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan para calon kepala daerah dalam menjalankan proses demokrasi yang jujur dan adil.
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Apa itu Pilkada Inklusif? Pilkada yang inklusif adalah hak setiap warga negara, termasuk difabel. Ia menjelaskan bahwa difabel adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama.
Menurut Khoirul, masyarakat pemilih di Tangsel cukup terpengaruh dengan sebaran informasi bohong (hoaks) tentang calon kepala daerah (cakada) yang disematkan isu kontroversial yang disebarkan di media sosial.
Pengaruh terbesar seperti adanya pasangan calon non-Muslim yang diisukan mendukung LGBT, dengan persentase pengaruh keengganan masyarakat memilih calon tersebut mencapai 18,9 persen.
"Kemudian isu cakada membuat kebohongan publik dengan berpoligami, di mana hanya satu istri saja yang dilaporkan ke KPU turut memengaruhi keterpilihan calon sebanyak 9,8 persen tidak akan memilih. Isu-isu seperti ini seharusnya bisa ditepis karena bisa menggerus suara calon, terutama suara pemilih perempuan," kata dia.
Ditegaskannya, pemenang dalam Pilkada Tangsel 2020 akan ditentukan oleh cakada paling kreatif mendekatkan diri ke warga pemilih. Pasangan cakada juga harus pandai mengantisipasi dan menepis pergerakan narasi liar, black campaign dan negative campaign.
Mulai dari isu kebohongan publik calon berpoligami, non-Muslim pendukung LGBT, politik dinasti, korupsi dan fenomena politik uang di masa akhir jelang pencoblosan.
"Jika hal ini mampu dijalankan, Pilkada Tangsel 2020 berpotensi memunculkan kuda hitam yang menghadirkan kejutan dalam kontestasi kepemimpinan yang akan mengubah peta politik di Tangsel," ucap dia.
Survei RSRC dilakukan pada 3 hingga 6 November 2020. Dengan sampel sebanyak 400 responden yang diperoleh berdasarkan metode Multi Stage Random Sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of eror 5 persen.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaSaat ini Maesyal-Intan didukung empat partai yaitu Gerindra, PKS, PAN dan NasDem.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaBukan hanya upaya mengganjal bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, namun upaya serupa juga dialami partai-partai politik lain.
Baca SelengkapnyaKetua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto menepis isu keretakan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca Selengkapnya“Aparatur-aparatur negara, atau penegak hukum yang lain, hentikanlah. Kami punya cukup temuan-temuan berjenjang," kata Haris.
Baca SelengkapnyaKeduanya mengalihkan dukungan kepada paslon Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.
Baca SelengkapnyaBenyamin Davnie mengaku bersyukur dan lega dengan telah diterimanya rekomendasi Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaHasto menilai, upaya mengganjal Anies adalah proses demokrasi yang tidak sehat.
Baca SelengkapnyaKecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca Selengkapnya