Duta Besar Saudi: Jatuhnya crane kelalaian pengembang

Merdeka.com - Pemerintah Saudi Arabia menyatakan insiden jatuhnya crane atau alat berat proyek di Masjidil Haram merupakan kelalaian dari Group Bin Ladin Saudi selaku pengembang. Insiden ini menelan ratusan korban.

"Insiden ini diakibatkan kesalahan pengoperasian crane oleh pihak pengembang. Ada faktor kelalaian yang dilakukan pengembang," kata Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia HE Mustafa bin Ibrahim Al Mubarak dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/9).

Mustafa mengatakan Raja Salman menginstruksikan pembentukan suatu komisi untuk melakukan penyelidikan insiden tersebut. Hasil penyelidikan menemukan bahwa pihak pengembang tidak menghiraukan faktor-faktor keselamatan dalam pengoperasian crane sehingga mengakibatkan jatuhnya alat berat tersebut.

Group Bin Ladin Saudi dinilai menyalahi arahan dan aturan pengoperasian alat tersebut Ia menjelaskan bahwa seharusnya posisi crane tidak dalam kondisi menjulang saat tidak beroperasi. Selain itu, crane yang tidak beroperasi tidak boleh menghadap ke Masjidil Haram.

"Crane saat tidak beroperasi harus diturunkan, tidak seperti saat kejadian. Crane juga tidak boleh menghadap Masjidil Haram saat berhenti beroperasi," kata Mustafa.

Lemahnya komunikasi dan pengawasan dari para penanggungjawab terhadap informasi mengenai kondisi cuaca yang telah disampaikan oleh Lembaga Meteorologi dan Perlindungan Lingkungan Saudi Arabia juga dinilai menjadi penyebab robohnya crane.

Mustafa mengatakan seharusnya pengembang memperhitungkan kekuatan angin saat terjadi badai di waktu kejadian untuk mengantisipasi jatuhnya alat berat. "Mereka (pengembang) tidak menghiraukan itu semua, ada unsur kelalaian," kata Mustafa.

Selain itu, pemerintah Saudi juga menilai kesalahan telah dilakukan oleh pihak konsultan pengembang, PT Kansas, yang tidak mengevaluasi pengerjaan proyek.

Pemerintah Saudi menyatakan tidak ada tindak pidana dalam kasus tersebut dan menyebut kecelakaan murni kesalahan teknis. Selain itu Group Bin Ladin Saudi juga dilarang melanjutkan proyek sebelum penyelidikan selesai dilakukan.

Kasus tersebut juga dilimpahkan pada kejaksaan pihak setempat.