Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar untuk Pengurusan Ekspor Benih Lobster

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerima suap dengan total nilai Rp25,7 miliar. Suap itu berasal dari para eksportir benih benur lobster.

Uang suap diduga untuk mempercepat izin ekspor yang dikeluarkan Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) RI. Dakwaan itu dibacakan jaksa dalam sidang yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Kamis (15/4), untuk terdakwa Edhy Prabowo dalam perkara No.26/Pid.Sus.TPK/2021/.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah menerima hadiah atau janji," kata jaksa.

Salah satu sumber dari uang suap berasal dari Pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito. Pertama, melalui Amiril Mukminin dan Safri selaku staf Edhy Prabowo, telah menerima hadiah berupa uang sejumlah USD77.000 atau setara Rp1,1 miliar dari Suharjito selaku Pemilik PT. Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP). Suap ini guna memuluskan izin budidaya dan ekspor benih losbter.

Kedua, melalui terdakwa Amiril Mukminin, staf pribadi Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih; stafsus Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi; serta Pemilik PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadhi Pranoto Loe juga menerima hadiah uang sebesar Rp24,6 miliar dari Suharjito dan eksportir lainnya.

Sehingga, nilai total keseluruhan uang suap yang diterima Edhy Prabowo melalui stafnya dari Suharjito dan sejumlah eksportir lainnya mencapai Rp25,7 miliar.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," ucap Jaksa.

Uang tersebut dimaksud supaya Terdakwa bersama-sama Andreau Misanta Pribadi dan Safri mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor BBL kepada PT. DPPP dan para eksportir BBL lainnya.

"Bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Menteri Kelautan dan Perikanan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," ucap jaksa.

Atas perbuatannya, Edhy Prabowo didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.