Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Edy Rahmayadi Mundur, PSSI Harus Tinggalkan Opsi Dipimpin Secara Politik

Edy Rahmayadi Mundur, PSSI Harus Tinggalkan Opsi Dipimpin Secara Politik Kongres Tahunan PSSI di Bali. ©2019 Merdeka.com/Moh Kadafi

Merdeka.com - Edy Rahmayadi menyatakan mundur dari jabatan Ketum PSSI dalam kongres di Bali. Edy mengaku ingin fokus sebagai gubernur Sumatera Utara.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andi Saiful Haq menyambut baik mundurnya Edy Rahmayadi. Menurutnya, tidak mungkin mengharapkan prestasi sepakbola dari manajemen organisasi PSSI dan perilaku korup dalam pengaturan skor.

"Yang terpenting adalah juga kesejahteraan pemain dan pengelolaan fasilitas sepakbola," kata Andi, Senin (21/1).

Andi melanjutkan, olahraga lebih khususnya sepakbola adalah persoalan kebudayaan. Tidak ada korelasi antara demokrasi dan politik dengan maju tidaknya sepakbola sebuah bangsa.

"China dan Korea Utara yang kita kenal memiliki pemerintahan yang terpimpin secara ideologi dan politik mampu membawa prestasi sepakbola mereka di pentas olimpiade maupun World Cup," katanya.

"Begitu juga dengan Palestina dan Irak yang negaranya dirundung perang puluhan tahun masih bisa menunjukkan prestasi luar biasa," imbuhnya.

Dia melanjutkan, PSSI harus mulai meninggalkan opsi apakah harus dipimpin secara politik atau militer. Sebab, kata dia, persoalannya tidak terletak di sana.

"Juga tidak terletak pada persoalan finansial semata. Dari segi jumlah penonton, jika digabungkan seluruh liga, penonton Indonesia bisa mencapai 12 juta penonton setiap musimnya, hampir menyamai jumlah penonton Bundesliga Jerman dan Premiere League Inggris yang mencapai 13 juta penonton," katanya.

"Begitu juga dengan penjualan hak siar dan iklan, pendapatan dari sana bisa mencapai USD 360 juta setiap tahun. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memiliki prestasi yang baik," imbuhnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah
Demokrasi Indonesia Dianggap Cuma Prosedural, Hasilkan Budaya Hukum yang Lemah

Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nuroji Gerindra Tak Bangga Prestasi Timnas Banyak Naturalisasi
VIDEO: Nuroji Gerindra Tak Bangga Prestasi Timnas Banyak Naturalisasi "Yang Main Bukan Akamsi"

Menurutnya, nasionalisme adalah harga mati dan seharusnya menjadi bagian integral dari tim sepak bola Indonesia

Baca Selengkapnya
Analisis Pesan Politik di Balik Mahfud MD Mundur Sebelum Masa Pencoblosan Pilpres 2024
Analisis Pesan Politik di Balik Mahfud MD Mundur Sebelum Masa Pencoblosan Pilpres 2024

Mahfud MD resmi mundur dari jabatan Menko Polhukam beberapa hari jelang pencoblosan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
IMM Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Sebut PDIP Reaktif Imbas Pilkada
IMM Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, Sebut PDIP Reaktif Imbas Pilkada

IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.

Baca Selengkapnya
Jazilul Sebut Lukman Edy Bukan Lagi Kader PKB: Keterangannya di PBNU Tak Punya Legal Standing
Jazilul Sebut Lukman Edy Bukan Lagi Kader PKB: Keterangannya di PBNU Tak Punya Legal Standing

Menurut Jazilul, pernyataan Lukman Edy justru memecah belah soliditas PKB.

Baca Selengkapnya
Bawa Api Perjuangan, Hasto PDIP Samakan Politik dengan Olahraga: Tidak Mengenal Jalan Pintas
Bawa Api Perjuangan, Hasto PDIP Samakan Politik dengan Olahraga: Tidak Mengenal Jalan Pintas

Hasto pun berharap agar politik di Indonesia dapat terinspirasi oleh olahraga

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Tak Sepakat Presiden Dipilih MPR, Singgung Pidato Megawati Soal Kedaulatan Rakyat
Sekjen PDIP Tak Sepakat Presiden Dipilih MPR, Singgung Pidato Megawati Soal Kedaulatan Rakyat

Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
Saat Berbohong dan Ingkar Janji jadi Perkara Biasa dalam Pilkada, Hari Ini Kawan Besok Lawan
Saat Berbohong dan Ingkar Janji jadi Perkara Biasa dalam Pilkada, Hari Ini Kawan Besok Lawan

Pengamat Politik Adi Prayitno mengunggah komentar, terkait panas-dingin hubungan PKS dan Anies yang tampak pecah kongsi di Pilgub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Sosok Nuroji Anggota DPR RI yang Tak Bangga Timnas Indonesia Menang karena Pemain Naturalisasi, Ternyata Dulu Jurnalis
Sosok Nuroji Anggota DPR RI yang Tak Bangga Timnas Indonesia Menang karena Pemain Naturalisasi, Ternyata Dulu Jurnalis

Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji blak-blakan menuturkan bahwa dirinya keberatan dengan tren naturalisasi dalam Timnas Sepak bola Indonesia.

Baca Selengkapnya
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP, Kritik Kaesang?
Megawati Tegaskan Orang Luar Tak Bisa Langsung Jadi Ketum di PDIP, Kritik Kaesang?

Megawati menilai, saat ini politik hanya digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk kekuasaan belaka.

Baca Selengkapnya