Effendi Simbolon tuding Sudirman Said alihkan isu divestasi Freeport
Merdeka.com - Polemik soal permintaan saham Freeport hingga kini masih terus bergulir. Terlebih dalam kasus ini, Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR karena diduga minta saham ke PT Freeport dengan mencatut nama presiden dan wakil presiden.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR periode 2009-2014 yang kini menjadi anggota Komisi I DPR, Effendi Simbolon menilai, kegaduhan yang muncul akibat laporan Sudirman Said terkait Freeport adalah sebuah pengalihan isu.
Substansi dari PT Freeport saat ini adalah mengenai kewajiban divestasi saham ke pemerintah, tetapi malah ditutupi dengan kegaduhan laporannya ke MKD DPR.
-
Bagaimana Jokowi mendorong Freeport bangun smelter? Jokowi lantas mencari cara karena sulit mendorong PT Freeport untuk membangun industri smelter. Kemudian, Jokowi meminta BUMN membeli saham mayoritas bagi PT Freeport.'Sehingga kita sekarang memiliki saham mayoritas 51 persen. Setelah kita mayoritas, baru saya perintah BUMN-nya agar industri smelternya segera dibangun,' pungkas Jokowi.
-
Bagaimana cara Setyo Wahono berkampanye? Dalam berkampanye, Wahono sering mengadakan blusukan ke pasar-pasar yang ada di Bojonegoro. Di sana dia dengan sabar mendengarkan keluhan para pedagang, mengadakan diskusi, hingga membagikan cinderamata.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
-
Kenapa Jokowi paksa Freeport bangun smelter? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik. 'Bayangkan 55 tahun, dan kita tidak tahu apakah yang diekspor itu hanya tembaga atau ada emasnya. Oleh sebab itu, 9 tahun yang lalu saya paksa untuk mereka mau membangun yang namanya industri smelter,' tuturnya.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Tindakan Sudirman Said adalah pengalihan isu terlepas dari kasus Ketua DPR Setya Novanto. Sebab ada yang sedang kita tunggu untuk kewajiban mendivestasikan sahamnya. Bahwa kemudian dialihkan melalui cara-cara infotainment," ujar Simbolon di diskusi Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/11).
Simbolon dengan tegas menolak divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Initial Public Offering (IPO). Dia menyebut, yang berkoar-koar divestasi saham Freeport melalui IPO adalah antek-antek bos besar Freeport McMoran Inc, yakni James Moffet.
Effendi menjelaskan, rencana divestasi saham Freeport melalui IPO dilontarkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Seharusnya, penawaran saham langsung ditujukan kepada pemerintah untuk menghindari banyaknya calo-calo. Tetapi, ujar dia, Menkeu selalu bilang tidak memiliki uang untuk membeli saham Freeport.
"Yang antek-anteknya Moffet itu yang mau IPO. Yang divestasi saham enggak mau IPO itu sudah benar," tegas Simbolon.
Lebih lanjut, Simbolon enggan berspekulasi benar atau tidaknya transkripan Setnov yang meminta saham Freeport. Simbolon menuding Sudirman mengalihkan isu besar dengan menyeret Setnov. Padahal, Freeport sekarang ini sedang panik karena harus melaksanakan ketentuan divestasi tahun ini.
"Memang yang menjadi seksi ketika ada kepentingan-kepentingan pihak kemudian berkonspirasi untuk memuluskan memperpanjang (kontrak karya). Padahal dua pihak ini sama-sama ingin memperpanjang yang satu lewat jalur A, yang satu lewat jalur B," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.
Baca SelengkapnyaSaid dilaporkan Maskota HJS, ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kades Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaAmnesty International Indonesia (AII) meminta Polresta Tangerang tidak memproses laporan terhadap Said Didu.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Surta Wijaya berharap kegaduhan di wilayah Pantura dapat diselesaikan secara musyawarah.
Baca SelengkapnyaSaid Didu dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik berdasarkan barang bukti video di media sosial.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan Said Didu dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB.
Baca SelengkapnyaSekadar mengingatkan, kode ‘Blok Medan’ muncul dalam persidangan perkara dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul.
Baca SelengkapnyaSaid Didu dijadwalkan diperiksa pada Selasa (19/11) besok.
Baca SelengkapnyaSatuan Reserse Kriminal Polres Kota Tangerang akan memeriksa mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.
Baca SelengkapnyaSaid sebelumnya mengkritik proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tangerang berujung dilaporkan Apdesi Kabupaten Tangerang.
Baca SelengkapnyaIpda Rudy Soik dilaporkan terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan nomor LP/B/289/X/2024/SPKT/Polda Nusa Tenggara Timur.
Baca Selengkapnya