Follow
Efisiensi DAU, tunjangan PNS Kabupaten Bekasi terancam dipangkas
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengaku kelimpungan dengan penundaan turunnya dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp 212 miliar. Pemerintah daerah tengah berupaya mencari pengganti dana tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi, Juhandi mengatakan, dampak dari efisiensi yang dilakukan Kementerian Keuangan membuat pemerintah daerah kehilangan Rp 53 miliar perbulan mulai September mendatang.
"Kami akan menghitung kembali untuk dengan kondisi yang ada saat ini, lalu disesuaikan dalam APBD Perubahan," kata Juhandi, Jumat (26/8).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang mengalami penurunan gaji? Laporan tersebut menganalisis data dari lebih dari 10.000 karyawan startup dan melibatkan wawancara dengan 183 pemimpin serta pendiri startup di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Taiwan.
-
Apa yang menyebabkan kerugian negara di proyek KA Besitang-Langsa? Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
Menurut Juhandi, sejatinya anggaran dari pemerintah pusat tersebut untuk belanja gaji pegawai dan infrastruktur atau pembangunan fisik. Karena itu pemerintah sedang berupaya mencari pengganti dana itu.
"Kalau untuk gaji pegawai kami upayakan aman, paling mengefisienkan honor kegiatan, kalau betul-betul masih kurang, terpaksa tunjangan pegawai (dipangkas)," kata Juhandi.
Juhandi menambahkan, untuk menutupi kebutuhan itu pihaknya menggenjot pendapatan asli daerah. Misalnya meningkatkan pendapatan dari pajak seperti hotel, apartemen, restoran, retribusi parkir dan lainnya.
"Kami yakin untuk Kabupaten Bekasi mampu," kata Juhandi.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemangkasan perjalanan dinas merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp417,2 triliun di semester I-2023. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 393,8 triliun.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Menpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.
Baca Selengkapnya