Eggi Sudjana sebut Udar Pristono hanya jadi tumbal Jokowi
Merdeka.com - Kuasa hukum mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Eggi Sudjana terus mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo karena tak mau tanggung jawab terkait kasus pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2013. Seharusnya sebagai pemimpin, Jokowi mau melindungi anak buahnya.
Eggi juga menegaskan, pengadaan bus Transjakarta sudah sesuai dengan spesifikasinya, yaitu berbahan bakar gas, punya ukuran high floor tertentu dan ketentuan lain sesuai dengan yang diatur pemerintah. "Ada pemutarbalikkan fakta Jokowi, dia tidak gentle sudah menyuruh, dia sudah launching sekarang jadi masalah, anak buah jadi tumbal, gimana jadi presiden," jelas Eggi di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (19/9).
Eggi juga yakin Jokowi mengetahui persis spesifikasi bus seperti yang diberikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). "Dia tahu persis sesuai dengan spesifikasi yang dia mau tapi kenapa menyalahkan anak buah. Ini manipulasi mental pejabat yang tidak patut ditiru," ujarnya.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang meminta Jokowi untuk mengangkat kasus Jessica? Postingan tersebut diunggah pada 5 Oktober 2023. Sementara itu, bagian komentar juga dibanjiri dengan warganet yang meminta bantuan Jokowi untuk kembali mengangkat kasus Jessica-Mirna agar diusut tuntas.'Pak tolong angkat kasus jessica, ini kemauan rakyat,' tulis akun @scarlattinoj***.
Karena itu, dia mendesak agar Jaksa Agung memanggil presiden terpilih tersebut untuk melengkapi pemeriksaan. "Kejaksaan kenapa enggak berani apa karena sudah jadi presiden terpilih? Ini berarti tidak mematuhi UU 45," tegasnya.
Kejaksaan Agung sudah menahan Udar Pristono atas kasus korupsi proyek pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Bus Transjakarta (BKTB) senilai Rp 1,5 triliun. Udar sebelumnya berharap Kejagung juga memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta masalah Wamenkumham Eddy ditanyakan ke KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca SelengkapnyaKuasa Hukum Jokowi dan Iriana, Otto Hasibuan menyampaikan, sebenarnya ada 3 gugatan yang mengganggu kliennya.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaPDIP menyarankan pembuktian kesaksian mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Jokowi di kasus E-KTP.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan usai putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).
Baca SelengkapnyaPadahal Jokowi sudah menggunakan kerta besar mengenai Undang-Undang Pemilu.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikannya di depan Ganjar saat bertemu di sebuah acara di Makassar.
Baca SelengkapnyaBerbagai langkah proses penyelidikan tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya