Eks auditor BPK gunakan NPWP dan KTP palsu untuk beli mobil

Merdeka.com - Mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sekaligus terdakwa penerima suap, Rochmadi Saptogiri diketahui membeli satu unit mobil menggunakan identitas palsu. Hal tersebut terungkap saat jaksa penuntut umum pada KPK menampilkan kartu identitas atas nama Andhika Andriyanto dengan foto identitas Rochmadi.

Jaksa mengonfirmasi hal tersebut kepada Andrianto, rekan Ali Sadli sekaligus terdakwa atas kasus yang sama. Saat kartu identitas tersebut ditampilkan, Andrianto mengaku tidak mengenal orang yang dimaksud. Dia mengaku belum pernah bertemu dengan orang dengan identitas Andhika itu.

"Saya belum pernah bertemu dengan Andhika. Saya juga tidak kenal dengan yang namanya Pak Rochmadi," ujar Andri saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (10/1).

Andri dalam hal ini bertugas sebagai pihak yang mencarikan mobil sesuai permintaan Ali Sadli. Andri kemudian meminta Valentino, sales mobil, memberikan rekomendasi mobil yang terbaik di dealer Honda. Valen kemudian menawarkan Honda Odyssey seharga Rp 720 juta kepada Andri.

Transaksi pembelian mobil pun dilakukan dengan mengutus Muhammad Natsir, rekan Ali Sadli.

Jaksa kemudian menanyakan proses verifikasi identitas pembeli. Sebab, selain menggunakan identitas palsu, Rochmadi juga menggunakan nomor wajib pajak palsu.

Valen mengaku dalam prosesnya tidak ada verifikasi terhadap identitas yang diberikan setiap pembelian.

"NPWP atas nama Andhika ini anda lakukan verifikasi tidak, nomor wajib pajak ini?" tanya Jaksa.

"Tidak," jawab Valen.

Majelis hakim kemudian mengimbau agar seluruh dealer ataupun perusahaan lebih cermat dan teliti pada setiap identitas pembeli kendaraan.

Ketua majelis hakim Ibnu Basuki menjelaskan banyak pihak-pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi mengelabui hasil korupsinya dengan membeli aset-aset menggunakan identitas palsu.

"Besok-besok kalau ada yang beli coba cek identitasnya benar tidak ini orangnya. Jangan hanya asal ada kartu identitasnya saja," ujar Hakim Ibnu mengingatkan.

Seperti diketahui, Rochmadi Saptogiri didakwa menerima suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) sebesar Rp 240 juta. Selain untuk Rochmadi, uang tersebut juga diperuntukkan Ali Sadli sebesar Rp 40 juta.

Rochmadi telah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan dakwaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.