Follow
Eks Direktur KPK Ungkap Kepala Daerah Terpilih Kolaborasi dengan Parpol Kuasai SDA
Merdeka.com - Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sudjanarko menilai tata kelola partai politik di Indonesia belum baik. Menurutnya, parpol memilih kepala daerah yang tidak mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.
"Parpol itu kan yang juga memilih kepala-kepala daerah, kurang beruntungnya parpol kita tidak punya sistem tata kelola parpol yang baik," katanya dalam diskusi Pelemahan KPK dan Korupsi di Sektor Pertambangan dan Sumber Daya Alam, Sabtu (19/6).
Menurutnya, ketika KPK sudah masuk ke ranah sumber daya alam, kepala daerah yang dipilih berkolaborasi dengan partai politik terkait penguasaan sumber daya alam.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
-
Apa yang terjadi pada ketua KPPS? Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Palembang inisial OS (30) dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok petugas Linmas, RV (40).
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
-
Kenapa ketua KPPS dibacok? Pemicunya karena saat pencoblosan siang harinya pelaku kesal istrinya yang hamil meminta didahulukan mencoblos tetapi tidak digubris korban. OS tetap menyuruh istri pelaku mencoblos sesuai antrean.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
"Sehingga yang dipilih (kepala daerahnya) ya kaya gitu gitu itu sehingga momentum momentum ini dengan kerasnya KPK masuk di sumber daya alam, mulailah mereka berkolaborasi oligarki itu dengan pelaku partai politik kita," ucapnya.
Tidak hanya itu, lanjut Sudjanarko, kolaborasi antara kepala daerah dan parpol diperkuat dengan bantuan aparat penegak hukum. Sehingga, penguasaan sumber daya alam semakin kuat.
"Aparat penegak hukum yang nakal itu mulai berkolaborasi untuk memperkuat posisi posisi mereka," katanya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Baca Selengkapnya
PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Baru-baru ini, muncul usulan kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Selengkapnya
Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.
Baca Selengkapnya
Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.
Baca Selengkapnya
Pilkada dan Pemilu sebenarnya sama-sama kegiatan pemilihan wakil rakyat yang digelar oleh pihak KPU. Namun ternyata keduanya memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnya
Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.
Baca Selengkapnya
Diberitakan sebelumnya, Prabowo ingin adanya perubahan sistem politik di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.
Baca Selengkapnya
Kelima daerah tersebut adalah Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara hingga Sulawesi Utara.
Baca Selengkapnya
PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.
Baca Selengkapnya
Setiap Pilkada menghadirkan berbagai dinamika politik, mulai dari proses pencalonan, kampanye, hingga hari pemungutan suara.
Baca Selengkapnya