Eks Jubir Gus Dur sebut Jokowi tak paham cara pilih Kapolri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo milih Komjen Budi Gunawan menjadi satu-satunya calon tunggal Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Sutarman. Penunjukan ini langsung menuai pro dan kontra karena Kalemdikpol Polri itu diketahui memiliki beberapa kecacatan dan telah diungkap PPATK.

Catatan merah itu seolah dikesampingkan Jokowi. Menurut koordinator GIB (Gerakan Indonesia Bersih), Adhie M Massardi, Jokowi sebagai pemilik kewenangan tertinggi di negara ini tak menggunakannya dengan baik dan cenderung menimbulkan kesenjangan.

"Hak prerogatif presiden menurut konstitusi itu sebenarnya hanya untuk membentuk kabinet. Memilih menteri-menteri sebagai pembantunya. Sedangkan untuk jabatan publik lainnya, tetap harus melalui mekanisme yang transparan. Sebab sekarang ini kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, dalam praktiknya sulit mendapat tempat," kata Adhie dalam rilisnya yang diterima merdeka.com, Senin (12/1).

Dia menilai, sebagai pemimpin negara, Jokowi harus memiliki integritas dan berwibawa, agar ditaati bawahannya. Keputusan itu Jokowi secara tak langsung menunjukkan sebagai pendatang baru di panggung kekuasaan, Jokowi tidak memahami arti hak prerogatif yang sebenarnya di negara demokrasi.

"Jadi dalam praktik ketatanegaraan negara demokrasi, hak prerogatif ini tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan," tambah jubir presiden era Gus Dur ini.

Adhie berharap Jokowi bisa menjelaskan ke publik dengan alasan sebenar-benarnya alasan di balik penunjukan Komjen Budi yang penuh kontroversi. Dia juga mengingatkan kembali pada Jokowi, bahwa memilih pimpinan organisasi bersenjata seperti panglima TNI, Kepala Staff TNI AD, AU, AL dan Polri ke depannya, sebaiknya menghormati mekanisme yang ada di internal mereka.

"Hidupkan kembali dan hormati keputusan Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi) di masing-masing organisasi. Agar lahir pimpinan yang memiliki integritas dan dihormati bawahannya. Sebab bila pimpinannya dianggap tidak berintegritas dan berwibawa, perintahnya tak akan dituruti. Padahal mereka memiliki senjata."

"Jadi salah satu pemicu seringnya terjadi bentrokan bersenjata antara TNI dan Polri adalah hilangnya integritas dan wibawa pimpinannya. Dan hal ini terjadi karena selama ini presiden RI salah menafsirkan hak prerogatif dalam menentukan pimpinan mereka. Sehingga hanya yang dekat dengan presiden atau dengan orang-orang presiden yang bisa menjadi pemimpin," pungkasnya.