Eks Jubir Kemendikbud sesalkan lemahnya koordinasi pusat dan daerah

Merdeka.com - Dalam sebuah diskusi tentang masalah pendidikan di Indonesia, mantan juru bicara Kemendikbud Ibnu Hamad mengakui, jika masalah komunikasi antara dinas-dinas pendidikan di daerah dengan pihak Kemendikbud, merupakan salah satu faktor lambannya penanganan masalah pendidikan di Indonesia.

Dirinya menyarankan agar pihak Kemendikbud memiliki jaringan komunikasi khusus dengan para kepala dinas pendidikan di seluruh daerah. Dengan harapan agar penanganan masalah dan penyelesaiannya bisa dikomunikasikan dengan baik.‎

"Menteri pendidikan di Jakarta harus punya nomor hotline dengan semua dinas pendidikan di daerah. Kalau bisa setiap hari lah mereka berkomunikasi, untuk melihat langsung masalah yang ada di daerah itu seperti apa," kata Ibnu dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8).

Berdasarkan pengalamannya, Ibnu juga menyesalkan kurangnya evaluasi dari sejumlah lembaga negara, terhadap kinerja Kemendikbud atas program-program yang dicanangkan dan ditargetkannya sendiri.

"Saya kalau ikut raker di Komisi X DPR, jarang yang memperdebatkan soal bagaimana capaian dari 8 standar pendidikan milik Kemendikbud. Nggak ada tuh yang nanya ke menteri seperti itu," ujarnya.

Ibnu juga membenarkan jika kualitas guru di Indonesia harus lebih ditingkatkan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pihak Kemendikbud terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

"Tentang guru, banyak yang suka mengibaratkan jika isi pelajaran sebagai anak panah, dan guru sebagai penarik busurnya. Sebanyak apapun materi, kalau gurunya tidak tepat maka tidak akan sampai pelajarannya. Karena ada 4 hal yang harus diperhatikan, yakni standar kompetensi, isi, proses dan evaluasi," jelas Ibnu.

Selain itu, kendala-kendala lain seperti sulitnya akses menuju sekolah seperti yang kerap terjadi di sejumlah daerah, sejatinya juga memerlukan komunikasi dan penyelesaian yang baik. Dari lembaga-lembaga terkait yang berada di pusat maupun di daerah itu sendiri.

"Salah satu akses geografis lah misalnya. Jembatan gantung di Rangkas Bitung putus. Waktu saya masih di Kementerian Pendidikan, ditanya gimana itu kok enggak dibikinin jembatan ? Lha, jembatan kan bukan tugas Kementerian Pendidikan. Seharusnya Dinas Pendidikan di daerah tersebut bisa berkoordinasi dengan Dinas PU di sana," pungkasnya.