Eks Kapolri 'sentil' Panglima TNI soal isu 5 ribu senpi ilegal
Merdeka.com - Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar angkat bicara terkait isu pembelian 5 ribu senjata ilegal dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dia menyarankan informasi bersifat rahasia sebaiknya dikoordinasikan sehingga tak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Saya juga kan mendengar sama dari media, tidak tahu sumbernya. Tapi yang pasti bahwa saya sebagai rakyat ingin informasi-informasi yang dikeluarkan para pemimpin negara ini tentunya jangan sampai menimbulkan penafsiran atau bahkan kekhawatiran bagi rakyat," kata Da'i usai menghadiri peringatan ulang tahun ke-90 purnawirawan Jenderal Awaluddin di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).
Menurut dia, selayaknya seorang pemimpin terlebih dulu menelaah informasi yang didapatnya. Hal ini dilakukan guna menghindari pernyataan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Bagaimana Panglima TNI memperkuat hubungan pertahanan? Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Agus Subiyanto, kedua angkatan bersenjata memperluas interaksi profesional dan hubungan antar masyarakat melalui kunjungan tingkat tinggi secara berkala, mengikuti kursus, pertukaran profesional, dan latihan bilateral dan multilateral.
"Jadi setidaknya pemimpin itu betul-betul kalau ada informasi yang kira-kira itu sebaiknya diklarifikasi dulu di antara pihak-pihak terkait sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan bahkan mengkhawatirkan," kata dia.
Dia lantas menceritakan pengalamannya saat menjabat Kapolri periode 2001-2005. Menurutnya, setiap informasi yang didapatnya saat itu lebih dulu dikoordinasikan pimpinan sejumlah lembaga keamanan.
"Saya sebagai Kapolri waktu itu berkoordinasi dengan, apakah panglima TNI, kepala BIN bahkan ada Menko Polhukam. Di situ kita diskusikan. Akan kita bicarakan. Jadi harapan kita ke depan tentunya ini jadikan pengalaman baik para pemimpin sekarang ini agar pernyatan-pernyataan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kegaduhan," kata mantan Dubes RI untuk Malaysia periode 2008-2012 ini.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaMaruli meminta bila benar ada anggota TNI yang mengintervensi dalam Pemilu agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya
Baca SelengkapnyaJokowi tak mau lagi ada korupsi di instansi atau jabatan yang strategis.
Baca SelengkapnyaEmpat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaKejadian itu dipicu karena salah paham antara prajurit TNI dengan personel Polri.
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaKapuspen TNI, Laksda Julius Widjojo buka suara mengenai kasus suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Hendri diduga menerima suap sebesar Rp 88,3 m.
Baca SelengkapnyaPolri menegaskan semua anggota harus menjaga komitmen Korps Bhayangkara yang tidak membiarkan anggota menyalahgunakan wewenangnya dan membantu sindikat.
Baca Selengkapnya