Eks Kepala Bakamla tagih janji Jokowi jadikan RI poros maritim dunia

Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya Desi Albert Mamahit menagih janji Presiden Joko Widodo yang akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dulu, berbicara tentang maritim, adalah sesuatu yang amat sangat langka di masyarakat.

Namun, saat ini, maritim menjadi hal yang banyak diperbincangkan orang-orang. Rencana pembangunan tol laut misalnya, sudah tersiar kemana-mana.

Sosialisasi sudah dilakukan hingga masyarakat tak asing lagi dengan salah satu program pemerintahan Jokowi-JK. Berbagai pembangunan juga telah dilakukan untuk menyokong terwujudnya tol laut itu.

Tidak kurang, ada 24 pelabuhan yang tengah dalam perbaikan. Namun hal itu menurut dia masih kurang, sebab menteri yang bertanggungjawab dirasa kurang cekatan dalam pembangunan tol laut itu.

"Tapi memang masih banyak, rasanya mereka (menteri) itu belum kenceng larinya. Itu kalau bicara tol laut," kata Desi A Mamahit dalam diskusi bertajuk Hiruk Pikuk Reshuffle Kabinet di Jakarta Selatan, Selasa (19/7).

Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan perbaikan-perbaikan pelabuhan dalam rangka mendorong adanya tol laut. Dia mengatakan, seharusnya perbaikan pelabuhan yang tengah dilakukan harus sesuai dengan standar pelabuhan internasional. Hal ini ditujukan untuk menarik perhatian luar negeri terhadap kondisi maritim Indonesia.

Lebih jauh Mamahit menerangkan, saat ini banyak kapal-kapal di pelabuhan yang tidak terpakai alias menganggur. Setidaknya ada sekitar 40 persen kapal yang hanya bersandar di pelabuhan karena tak ada barang yang bisa diangkut.

"Tongkang-tongkang sepi, kurang lebih 40 persen kapal yang enggak jalan. Ini akibat dari Indonesia kurang memproduksi," ungkap Mamahit.

Dia juga mengatakan, pengiriman barang lewat kapal-kapal hanya dilakukan searah. Artinya, para kapal ini hanya membawa barang dari barat ke timur. Sebaliknya kapal dari timur jarang membawa barang ke barat. Hal inilah.yang membuat harga pengiriman barang menjadi mahal.

"Ongkos pengiriman barang dari Jakarta-Papua lebih mahal daripada Eropa ke Jepang. Inilah yang akan menimbulkan kerugian bagi pembangunan negara kita," jelas Mamahit.

Hal lain yang menjadi sorotannya yakni , baru kali ini Indonesia mengimpor ikan dari luar negeri. Padahal Menteri Susi telah menangkap para pelaku ilegal fishing luar negeri.

Karenanya dia mempertanyakan kinerja menteri pembantu presiden. Dia khawatir, Presiden Jokowi yang memiliki program unggulan tetapi tak dipahami.maksudnya oleh menteri yang tugasnya membantu menjalankan program presiden.

"Kalau mereka (menteri) enggak paham, bagaimana mereka bisa meneruskan cita-cita presiden. Ya barang kali kalau pimpinannya enggak ngerti ya minimal eselonnya ngerti. Kalau enggak ngerti juga itu yang patut dipertanyakan," ungkap Mamahit.

Untuk itu dia menilai, Presiden Jokowi harus bisa menempatkan posisi menteri sesuai dengan latar belakang dan track record menteri. Agar para menteri bisa menyusun program yang mendukung Presiden Jokowi. (mdk/eko)