Eks Kepala BNPT sebut mengkafirkan orang tanpa disadari jadi bahan tausiyah

Merdeka.com - Pemerintah didesak harus menggalakkan masalah deradikalisasi dan kontra radikalisasi dalam penanggulangan masalah terorisme. Menurut mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai, para pelaku teror merupakan 'korban' yang terpapar ajaran atau ideologi radikal.

Menurut Ansyaad, pemerintah harus melakukan kontra narasi terhadap ajaran radikal yang berkembang. Sebab masif berkembang di masyarakat ideologi ISIS yang tanpa disadari sudah memasuki pengajian dan tausyiah. Seperti ajaran mengkafirkan orang lain dan menganggap demokrasi dan negara sebagai musuh.

"Ajaran ini merasuki pikiran pengebom bunuh diri dan sekarang merambah disadari atau tidak oleh para amir diangkat jadi bahan tausiyah, orasi. Mubaligh yang moderat banyak ajaran merek mengadopsi ISIS ini," kata Ansyaad dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5).

Karenanya, selain pemberantasan secara hukum, menurut Ansyaad, perlu dilakukan perlawanan terhadap ideologi tersebut. BNPT menurutnya bisa membentuk satuan tugas yang melibatkan pemerintah dan unsur masyarakat.

"Ini ulama bisa bangkit dengan pemerintah untuk melawan ini tidak bisa dengan cara resistance as usual," kata Ansyaad.

Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Solahudin mengatakan program deradikalisasi BNPT masih lemah. Sebab selama ini yang disasar hanya narapidana yang sudah lepas dari ajaran kekerasan dan mau kooperatif.

"Program deradikalisasi yang dilakukan BNPT lebih banyak ditujukan bagi orang yang sudah disengagement," kata Solahudin dalam kesempatan sama.

BNPT, kata Solahudin, seharusnya lebih menjalankan program deradikalisasi kepada narapidana yang tidak kooperatif. Dia menuturkan selama ini belum dilakukan deradikalisasi terhadap eks napiter yang non kooperatif.

Adapun narapidana yang dikategorikan demikian adalah mereka yang tidak mau mengikuti pembinaan di lapas, serta menolak melakukan pengajuan pembebasan bersyarat karena harus membantu penegak hukum.

"Tidak ada program intervensi kepada eks napiter yang nonkooperatif," imbuhnya.