Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Eks komisioner sebut KPU sulit netral, banyak terima suap dari caleg

Eks komisioner sebut KPU sulit netral, banyak terima suap dari caleg Gedung KPU. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Jelang pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar menjaga netralitas dan tidak menerima suap dari berbagai partai politik untuk meloloskan salah satu calon. Hal tersebut dikatakan Mantan komisioner KPU era 1999, Edwin Soekowati, tidak hanya itu dia juga minta agar pihak KPU selalu patuh pada Pancasila yaitu sila ke-4 serta citra proklamasi.

"Oleh karena itu konsen kita KPU itu harus memihak kepada rakyat dan ideologinya harus ideologinya memihak citra proklamasi. Kalau berangkat dari itu berangkat dari citra keempat," kata Edwin saat diskusi kredibilitas, integritas, dan netralitas KPU/KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada/Pileg/ Pilpres di Jakarta Pusat, Senin (19/3).

Menurut Edwin citra KPU kini sudah pudar lantaran ada beberapa kasus yang terungkap. Salah satunya yaitu para calon-calon legislatif memberikan uang untuk bisa duduk di bangku DPR ataupun DPRD. Edwin menceritakan pada tahun 2003 pihak KPU memasang tarif Rp 3 miliar untuk calon legislatif. Kemudian pada tahun 2014 menaikkan Rp 5 miliar.

"Kalau 2003 itu masih Rp 3 miliar dari DPR. Waktu 2014 sudah Rp 5 miliar sendirian. Dan naik Rp 10 miliar. Banyak teman-teman. Apa maksudnya? Ribuan anggota DPR/DPRD memberikan anggota KPU," kata Edwin.

Dia juga menilai KPU kali ini sulit sekali menjaga netralitas. Lantaran semakin banyak kejadian suap menyuap antar KPU dan pihak caleg dari berbagai partai. Edwin menilai KPU sulit sekali dinilai netral. Lantaran kata Erwin kalang partai politik, KPU sudah terkenal dengan jual beli suara.

"Jadi itu jelas jual beli. Jadi komitmen dia sudah tergadai. Itu sangat sulit sekali. Kalau mau independen ini sulit sekali," kata Edwin.

Diketahui sebelumnya, pada Februari lalu pihak KPU yaitu Ade Sudrajad dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu KPU Daerah Kabupaten Garut Heri Hasan Basri diamankan polisi. Mereka berdua diamankan lantaran diduga menerima suap untuk meloloskan salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Garut 2018.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Tito Blak-blakan Banyak KPUD & Bawaslu Daerah Tak Netral: TNI - Polri Ketumpahan Cuci Piringnya
VIDEO: Tito Blak-blakan Banyak KPUD & Bawaslu Daerah Tak Netral: TNI - Polri Ketumpahan Cuci Piringnya

Menteri Tito mendapat data sekitar 50 sampai 60 persen KPU dan Bawaslu Daerah tak netral.

Baca Selengkapnya
'Pilkada 2024 Ini Menjadi Titik paling Buruk dari Persoalan Etik Moral'
'Pilkada 2024 Ini Menjadi Titik paling Buruk dari Persoalan Etik Moral'

"Jadi setting-an endorsment itu bagian proses buruk ini, kalau dulu pejabat-pejabat itu masih malu lakukan endorse, sekarang enggak malu-malu," kata Jeirry.

Baca Selengkapnya
Perludem Ungkap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
Perludem Ungkap Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

Perludem masih melakukan pemantauan di lima daerah, termasuk di Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.

Baca Selengkapnya
Menko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024
Menko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024

Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
Bawaslu Tindaklanjuti 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN

Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Baca Selengkapnya
Di Depan Para Jenderal, Mahfud MD 'Sentil' Purnawirawan Masuk Politik
Di Depan Para Jenderal, Mahfud MD 'Sentil' Purnawirawan Masuk Politik

Hal ini dikatakan Mahfud dalam sambutannya di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024, Rabu (27/9).

Baca Selengkapnya
Tito Bicara ASN Tak Netral di Pilkada: Ada yang Tawarkan Diri Dukung Paslon
Tito Bicara ASN Tak Netral di Pilkada: Ada yang Tawarkan Diri Dukung Paslon

Tito menjelaskan, ASN itu mendukung untuk meminta imbalan kenaikan jabatan setelah membantu pemenangan.

Baca Selengkapnya
KASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024
KASN: 183 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Pemilu 2024

Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Mantan Hakim MK Bersaksi di Sengketa Pileg 2024, Ungkit Gagal Jadi Komisioner KPU karena Tak Punya Beking Parpol
Mantan Hakim MK Bersaksi di Sengketa Pileg 2024, Ungkit Gagal Jadi Komisioner KPU karena Tak Punya Beking Parpol

Mantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto PDIP Tegas, Tuding Polri Ikut Tak Netral Selama Pemilu 2024
VIDEO: Hasto PDIP Tegas, Tuding Polri Ikut Tak Netral Selama Pemilu 2024

Hasto mengatakan peran Polri yang tak netral selama pemilu berlangsung.

Baca Selengkapnya
Respons KPU Dituding DPR 70 Persen Komisioner Tak Layak
Respons KPU Dituding DPR 70 Persen Komisioner Tak Layak

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.

Baca Selengkapnya
NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024
NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024

NasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Baca Selengkapnya