Follow
Eks penasihat sebut tak objektif jika saksi ahli BG jadi pansel KPK
Merdeka.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengakhiri masa jabatan pada Desember 2015 mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah mengantongi nama panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK.
Yang beredar, nama-nama itu di antaranya Saldi Isra, Zainal Arifin Muchtar, Tumpak H Panggabean, Refly Harun, Oegroseno, Erry Riyana Hardjapamekas, Jimly Asshiddiqie, Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis. Menurut mantan penasihat KPK Said Zainal Abidin, pansel bukanlah hal yang menarik.
"Saya belum mendapatkan informasi tertulis, sepertinya saya enggak ada komentar. Sebagai orang awam saya merasa kurang menarik," katanya di gedung KPK, Jakarta, Senin (18/5).
-
Kenapa Zulhas merasa PKB belok tanpa kasih sein? 'Nanti PAN ke sini, PKB ke sini, Demokrat ke sini, haknya masing-masing. Cuma kemarin tuh kita kan satu rombongan sama PKB Cak Imin, ini belok, kalau rombongan mobil bareng-bareng ini beloknya nggak ngasih sein. Ya kalau lampunya mati mbok ngasih tangan, ini belok nggak ngasih-ngasih sein,'
-
Siapa yang menunjuk PKD? Seleksi dan penetapannya dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
Mengenai saksi ahli dalam praperadilan Komjen Budi Gunawan beberapa waktu lalu yakni Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis yang dikabarkan masuk daftar pansel KPK, dia melihat itu tidak objektif. Menurut dia, jika memang benar mereka berdua masuk, lebih baik ditarik saja.
"Secara pribadi, keduanya ditarik saja. Seperti itu, ya, tidak objektif," jelasnya.
Seperti diketahui, Romli Atmasasmita dan Margarito Kamis merupakan saksi ahli saat sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan. Dalam praperadilan itu, PN Jaksel memenangkan Budi Gunawan. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bahkan keputusan Ali yang dipulangkannya ke Kejagung itu pun bukan kehendaknya.
Baca Selengkapnya
Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang heran dengan sikap Pimpinan Firli Bahuri dkk yang menyampaikan permintaan maaf.
Baca Selengkapnya
Saksi ahli Polda Jabar kurang memberikan keterangan yang membuat jawaban tidak berkembang.
Baca Selengkapnya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya
Pimpinan tetap meminta Brigjen Asep Guntur menjadi Direktur Penyidikan dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, pengacara Firli menyebut ada tiga profesor diajukan menjadi saksi meringankan. Salah satunya Prof Yusril Ihza Mahendra.
Baca Selengkapnya
Tidak ada alasan bagi hakim untuk mengamini eksepsi Gazalba hanya dengan alasan administratif dari Jaksa KPK
Baca Selengkapnya
Menurut Harli, penarikan 10 jaksa itu dalam rangka penyelenggaraan kedinasan.
Baca Selengkapnya
Permintaan maaf secara terbuka Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ke pihak TNI berbuntut panjang.
Baca Selengkapnya
Ketiga hakim yang menangani perkara Gazalba, yakni Hakim Fahzal Hendrik, Hakim Rianto Adam Pontoh dan hakim Sukartono.
Baca Selengkapnya
Sementara itu, dua hakim terlapor lainnya yang memutus putusan sela tersebut tidak terbukti melanggar KEPPH
Baca Selengkapnya
Tanak mengusulkan tidak ada posisi ketua dan wakil di dalam KPK, cukup disebut pimpinan
Baca Selengkapnya