Eks Pimpinan KPK Ingatkan Bansos Covid-19 Rentan jadi Alat Kampanye Calon Incumbent

Merdeka.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengingatkan bahaya konflik kepentingan para calon kepala daerah incumbent dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi Covid-19.

Dia bahkan mengatakan, bahaya terkait digunakannya bansos sebagai alat kampanye terselubung untuk memuluskan langkah memenangi Pilkada serentak 2020 bukan lagi sebatas kecurigaan. Sebab hal itu sudah terjadi.

"Tentang kemungkinan conflict of interest incumbent itu bukan lagi kemungkinan tapi itu sudah terjadi. Dalam rangka penyaluran bantuan Covid-19. Misalnya bupati Klaten, bantuan dari kementerian sosial pun ditempeli stiker mukanya sebelum dibagikan kepada masyarakat," kata dia, dalam diskusi daring, Kamis (28/5).

Kampanye terselubung lewat penyaluran bansos pemerintah, lanjut dia, tidak hanya dilakukan oleh bupati Klaten saja. Dia mengaku mendengar cukup banyak kabar terkait tindakan serupa oleh kepala daerah lain.

"Memang itu perlu terus disuarakan dan bupati Klaten itu hanya salah satu contoh karena banyak sekali yang datang melaporkan bahwa semua bantuan itu dibungkus dengan nama incumbent," urai Laode.

"Sebenarnya bukan lagi wacana tapi Kampanyenya sudah terjadi dengan memanfaatkan dana bantuan Covid-19 yang sedang berjalan," imbuh dia.

Selain kampanye terselubung dengan memanfaatkan bansos, dia juga mengingatkan soal kemungkinan penggunaan anggaran Covid-19 sebagai dana kampanye. ""Biaya kampanye jangan sampai khususnya itu bisa diambil dari semua anggaran belanja daerah, bisa dijadikan sebagai biaya kampanye terselubung dari incumbent," tegas dia.

Dua hal tersebut, tegas dia tentu harus juga diperhatikan dan diawasi. Di samping perhatian utama kepada aspek penanganan kesehatan masyarakat di tengah Covid-19.

"Saya pikir itu yang harus selalu kita suarakan bersama di samping yang paling utama tentunya faktor risiko kesehatan yang harus kita perhatikan betul-betul," tandas dia.