Eksekusi mati tak jelas, Jokowi goyah ditekan Australia?

Merdeka.com - Penundaan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba memunculkan berbagai spekulasi. Salah satu yang mencuat adanya tekanan dari pemerintah Australia ke Presiden Joko Widodo.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott menghubungi Jokowi meminta warga negaranya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tidak dieksekusi. Jokowi pun diminta tidak goyah dengan keputusannya.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan negara manapun juga. Termasuk dengan negara Australia yang saat ini warganya sedang menunggu eksekusi mati.

Dia menegaskan tidak ada barter bagi terpidana mati warga negara Australia dengan tahanan Indonesia di Negeri Kanguru itu. Menurut Jokowi, Indonesia saat ini sedang fokus untuk memerangi narkoba.

"Tidak ada (barter tahanan)," kata Jokowi di sela-sela perayaan Cap Go Meh di Bogor, Kamis (5/3).

"Kita ini menjaga hubungan baik dengan negara mana pun, ingin bersahabat dengan negara mana pun, tapi kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum. Kedaulatan politik tetap kedaulatan politik," tegas Jokowi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pemerintah Indonesia tetap menjalankan eksekusi mati terpidana narkoba. Menurut dia, kejahatan narkoba telah membahayakan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, mereka harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Ini kan masalah hukum dan kita sudah sampaikan kepada negara-negara tersebut mengenai masalah-masalah penegakan hukum tersebut atas tindakan kriminal narkoba," kata Retno usai menghadiri Peringatan Hari Perempuan Internasional di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (8/3). (mdk/did)