Emil Sebut Proyek Meikarta Dibahas Setelah Proses Hukum Tuntas
Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta kepala daerah di 27 Kabupaten Kota menerapkan sistem e-Budgeting untuk meminimalisir praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dia tidak mau ada pejabat yang tersandung masalah hukum.
"E-Budgeting tidak hanya di lingkungan Pemprov tapi Kabupaten Kota, agar proses pembangunan tertib aturan. Kita ada e-bugeting, e-monitoring. Termasuk hibah bansos juga," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (30/7).
Lebih lanjut Emil memastikan bahwa petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap minggu berada di Gedung Sate. Itu sebagai upaya agar pemerintahan dan semua kegiatan pembangunan termonitor dengan baik.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Kenapa Ridwan Kamil ingin memberikan anggaran ke RW? RK mengaku gagasannya itu juga pernah diterapkan saat dirinya didapuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Progamnya itu diklaimnya bahkan membuat antusias warga Jabar kala itu. Di satu sisi, usulannya tersebut agar warga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian di wilayahnya masing-masing.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
-
Apa yang ingin diselesaikan Ridwan Kamil? 'Dan kita komit dalam nanti visi misi kesehatan juga perbaikan kesehatan apalagi polusi, kita mendengar ya seringkali RS penuh oleh ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut). Nah faktor polusi, jadi kita akan fokus untuk penyelesaian kesehatan udara seperti bagian dari prioritas nanti kalau terpilih,' kata Ridwan Kamil.
-
Apa yang dijanjikan Ridwan Kamil untuk warga di masing-masing RW? Salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal Rp100 sampai Rp200 juta, kata RK di Jakarta Timur, yang dikutip (8/9).
Disinggung mengenai bantuan hukum kepada Sekda Jabar, Iwa Karniwa yang ditetapkan tersangka oleh KPK, Emil mengaku harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kemendagri.
"Bantuan hukum akan lihat, akan disesuaikan dengan perundangan yang berlaku. Kami akan mengikuti aturan," ujarnya.
"Intinya, saya menyerahkan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku. Kalau Meikarta saya enggak bisa berkomentar lebih jauh, termasuk keberlangsungannya (proyek Meikarta). Itu dibahas setelah proses hukum selesai," pungkasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berhubungan baik dengan Presiden bagi Ridwan Kamil seperti pintu akses untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaGolkar tengah mempertimbangkan Emil maju di Jawa Barat lagi
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan, program itu sebelumnya pernah dijalankan di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, dalam menjalankan keputusan seorang pemimpin butuh kolaborasi dari semua pihak agar realisasinya bisa maksimal.
Baca SelengkapnyaKang Emil, sapaan akrabnya, belum mengetahui siapa yang bakal menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil berharap, dengan undang-undang Daerah Khusus Jakarta semua pihak dapat melahirkan kemajuan yang membanggakan.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil masih enggan menanggapi rumor mengenai peta politik jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKang Emil juga akan memperbesar bisnis properti di Jakarta pada masa depan
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaDia memastikan akan cepat belajar untuk bisa menemukan solusi yang adil bagi warga eks Kampung Bayam.
Baca SelengkapnyaJelang pemilu tidak perlu ada pemanggilan untuk proses hukum.
Baca Selengkapnya