Emosi AKP Sulman Aziz dan Heboh Isu Kapolsek Diminta Dukung Capres
Merdeka.com - Pengakuan mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz sempat bikin heboh. AKP Sulman mengaku pernah diminta Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.
Pernyataan AKP Sulman bikin heboh Polri. Bahkan internal tim kampanye Jokowi juga melakukan klarifikasi. Berikut ulasan pernyataan AKP Sulman yang sempat bikin heboh:
AKP Sulman Aziz: Kami Diancam
-
Siapa capres yang didukung? Para dalang dan seniman dari berbagai daerah menggelar pentas wayang kolosal di Joglo Saestu Klaten.
-
Apa pernyataan Gubernur Kaltim tentang kondisi politik menjelang Pemilu 2024? Melihat perkembangan politik menjelang Pesta Demokrasi 2024, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor memastikan, kondisi daerah dalam suasana aman dan kondusif.
-
Siapa yang pimpin Pemprov Kaltim? Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Apa yang diusulkan Mentan Amran ke Presiden? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada presiden penambahan kuota pupuk bersubsidi.
Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz mengaku diperintahkan untuk memilih pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, dia mengklaim diancam bakal dimutasi jika paslon 01 kalah di daerahnya.
"Kami diancam, para kapolsek kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotakkan. Karena itu lah saya menyampaikan ini semua demi ketenangan, keamanan, kenyamanan sahabat saya, rekan saya di kepolisian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke supaya kami dimanusiakan," kata AKP Sulman.
Bantahan Kapolres Garut
Kepala Polres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna membantah tudingan pernah memerintahkan jajaran kapolsek untuk menggalang dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menegaskan, pengumpulan jajaran Kapolsek di Mapolres biasa dilakukan setiap bulan untuk memetakan potensi kerawanan.Budi menghubungkan kinerja Polres Garut yang biasa mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak. "Kalau dari pengakuannya mengarahkan, saya tidak pernah mengarahkan," ujarnya."Kapolsek kumpul di Polres itu kan sudah menjadi tanggung jawab Polres untuk operasional, setiap bulan dilaksanakan. Itu pun hanya ke arah mapping kerawanan," lanjutnya.
Polda Jabar Bantah Perintahkan Dukung Paslon 01
Tidak hanya Kapolres, pejabat di lingkungan Polda Jabar juga memberikan klarifikasi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membantah memerintahkan bawahan untuk dukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurutnya, tudingan terkait mobilisasi mendukung Jokowi di Pilpres tidak mendasar. "Tidak benar," ucapnya.Ia juga menyatakan bahwa semua jabatan di tubuh Polri memiliki batasan dan tidak mungkin selamanya serta berlandaskan aturan. "Aturan dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI pada pasal 28 sudah terkandung posisi Polri harus Netral pada ayat 1 dan 2," jelasnya.
AKP Sulman: Saat Itu Saya Emosi
AKP Sulman Aziz kembali memberikan pernyataan terkait dugaan Polri tidak netral dalam Pemilu 2019. Jika sebelumnya dia mengaku diperintah menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf, kini dia meralat pernyataannya.Dia mengaku telah membuat kesalahan dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Dia mengaku pernyataannya itu dilatarbelakangi emosi, karena tidak terima dipindah tugas ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar."Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 ini," katanya.Menurutnya, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dirinya kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo- Sandiaga Uno."Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek dikarenakan saya telah berfoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," jelasnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.
Baca SelengkapnyaCak Imin terpaksa mengambil keputusan tanpa meminta restu kepada para senior di PKB. Ada apa ya?
Baca SelengkapnyaKabaharkam Komjen Fadil Imran menantang Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Aiman Witjaksono buka-bukaan soal adanya aparat tidak netral di Pemilu 202
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap kementerian terkait menertibkan aparatnya agar tak terlibat politik praktis di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Sulawesi Tengah dari Partai NasDem, Ahmad Ali didoakan oleh ketua NasDem Surya Paloh.
Baca SelengkapnyaAli menyatakan akan tetap maju sebagai kandidat bakal Cagub Sulteng. Karena dari surat rekomendasi partai yang dimiliki Waketum NasDem itu telah mencukupi
Baca SelengkapnyaDalam narasi video disampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan.
Baca SelengkapnyaAnggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca SelengkapnyaGus Hans menjelaskan proses awal mengapa sampai dirinya terpilih untuk mendampingi Risma dalam kontestasi Pilkada Jatim.
Baca Selengkapnyaapa yang saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah di keterangan ahli tadi, tolong dijawab ini dulu," ujar Saldi
Baca SelengkapnyaDeklarasi dukungan itu masuk kategori pelanggaran pilkada.
Baca SelengkapnyaAda dua alasan para kader PPP membelot dari semula mendukung ketuanya.
Baca Selengkapnya