Entaskan Kemiskinan, Wapres Perintahkan Ganjar Pastikan Data Penerima Bantuan
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan para Bupati dari Kabupaten Bayumas, Banjanegara, Kebumen, Pemalang dan Brebes segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat, Bansos dan BLT. Ini sebagai upaya dari pemerintah untuk segera mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memberikan arahan dalam rapat kerja Penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021.
"Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan," katanya di Jawa Tengah, Kamis (7/10).
-
Bagaimana cara Pj Gubernur Jateng membantu masyarakat Jateng untuk lepas dari kemiskinan? 'Setelah itu, baru kemudian diberikan modal usaha untuk memacu masyarakat berusaha atau berbisnis. Ini rangsangan agar mereka lepas (dari kemiskinan),' kata Nana.
-
Kenapa Andika Perkasa ingin kurangi kemiskinan dan pengangguran di Jateng? Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa menegaskan, persoalan pertama yang dihadapi Jateng ialah bagaimana upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dia menyebut, hingga kini tingkat kemiskinan di Jateng masih di atas nasional, sehingga dirinya menargetkan penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun ke depan jauh di bawah angka nasional.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Kenapa Ma'ruf Amin ingin daerah kembangkan ekonomi syariah? Ma'ruf juga ingin pemerintah daerah dapat mengadopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa target Andika Perkasa untuk kemiskinan di Jateng? ‘Kami menargetkan dalam lima tahun ke depan ini angka kemiskinan Jateng harus di bawah (nasional, red.) jauh dan angka pengangguran pun harus menurun. Nanti saatnya debat akan kami umumkan berapa angkanya (target penurunan, red.),’ katanya di sela ‘Silaturahmi Ikatan Keluarga Minang’, di Semarang dikutip dari Antara, Rabu (10/10).
-
Bagaimana Jawa Timur menurunkan angka kemiskinan? Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor.
Dia mengungkapkan, tantangan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem sangat besar. Tetapi kolaborasi diantara semua pemangku kebijakan perlu dilakukan. Termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta didukung kemitraan dengan pemangku kebijakan non-pemerintah seperti pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, media dan masyarakat.
"Maka akan dapat menanggulangi masalah kemiskinan di Jawa Tengah sesuai target yang ditetapkan dapat dihapuskan di akhir tahun 2024 mendatang," ujarnya.
Kemudian Ma'ruf juga meminta agar dunia usaha yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah dan lima kabupaten prioritas dapat turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem. Serta mendorong konvergensi program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggunakan pendekatan.
"Sehingga sasaran yang sama dengan program pemerintah," terangnya.
Dia pun menegaskan, isu anggaran bukan menjadi hal utama. Sebab, anggaran telah dialokasikan melalui APBN dan APBD dari Pemerintah Daerah sudah cukup besar.
"Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," jelasnya.
Diketahui, konvergen dan terintegrasi adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak.
Mendukung kedua hal itu, Ma'ruf secara khusus meminta Gubernur Jawa Tengah dan para Bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Provinsi Jawa Tengah, untuk dapat segera memastikan data dan informasi Kelompok Penerima Manfaat di tiap-tiap kabupaten yang akan menerima tambahan Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Desa.
"Agar upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan," Ma'ruf menandasi.
Sebagai informasi, lima kabupaten prioritas 2021 adalah, Banyumas, Kebumen, Banjarnegara, Pemalang dan Brebes.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar Gandeng Baznas Percepat Pengentasan Kemiskinan Lewat Bantuan RTLH dan Modal Usaha.
Baca SelengkapnyaGanjar telah secara konkret memberantas kemiskinan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaKegiatan itu merupakan upaya Ganjar menyerap aspirasi langsung dari warga.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebutkan, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil dari upaya percepatan yang dilakukan dengan seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan bahwa 5,5 persen dari total masyarakat di Jateng belum bekerja.
Baca SelengkapnyaDalam 10 tahun memimpin Jateng, Ganjar memiliki sejumlah catatan kinerja dalam mengentaskan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaGanjar pun menantang untuk membuka data soal angka kemiskinan dan dia pun menilai acara dialog publik akan menjadi menarik.
Baca Selengkapnya10 Program prioritas yang digalakkan oleh Pj Gubernur Jateng secara simultan dikerjakan guna mendapatkan output yang jelas.
Baca SelengkapnyaMenurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya.
Baca SelengkapnyaJika Ganjar-Mahfud terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, mereka akan mengurangi secara bertahap kemiskinan hingga 2,5 persen.
Baca SelengkapnyaDalam konteks persiapan menuju Indonesia Emas 2045, Wapres menyoroti pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar utama.
Baca Selengkapnya