Epidemiolog Desak Pemerintah Perbaiki Komunikasi Ajakan Vaksinasi Covid-19 ke Warga
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar survei online terkait kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19. Hasilnya, 20 persen warga tak mau divaksinasi.
Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, sulit untuk mencapai vaksinasi terhadap 100 persen penduduk. Sebab, ada orang yang tidak bisa menerima vaksin dan orang yang tidak percaya vaksin.
"Ini memang satu fakta yang sulit di negara lain pun pasti ada, cuman proporsinya aja yang beda dan itulah sebabnya vaksinasi itu, sulit mencapai 100 persen enggak mungkin, selain ada orang yang sakit tidak bisa menerima vaksin juga ada orang yang memang enggak percaya," katanya lewat pesan suara, Selasa (3/8).
-
Kenapa mpox bukan efek samping vaksin COVID-19? Jadi, penyakit Mpox ini tidak dapat dikatakan karena efek samping dari vaksin COVID-19. Itu tidak ada hubungannya,' tegas Syahril.
-
Apa dampaknya jika anak tidak divaksinasi? Tidak memberi vaksin pada anak bisa menyebabkan sejumlah dampak kesehatan yang tidak diinginkan.
-
Mengapa beberapa orang kebal terhadap Covid-19? Meskipun vaksin dan booster secara radikal mengurangi risiko kematian dan komplikasi berat dari COVID-19, mereka tidak banyak membantu menghentikan virus dari memasuki lapisan hidung dan sistem pernapasan.
-
Siapa yang menyatakan bahwa mpox bukan efek samping vaksin? Juru bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, menjelaskan bahwa mpox dan Covid-19 merupakan dua penyakit yang berbeda.
-
Apa yang menyebabkan beberapa orang tidak terinfeksi Covid-19? Berdasarkan analisis aktivitas genetik dalam jaringan hidung dan darah orang yang tidak berhasil terinfeksi SARS-CoV-2, tim peneliti yang dipimpin oleh Wellcome Sanger Institute dan University College London di Inggris menemukan respons kekebalan baru yang memberikan pertahanan garis depan yang kuat.
-
Mengapa vaksin kanker penting bagi masyarakat? Putin menggambarkan pencapaian ini sebagai langkah penting menuju terobosan medis yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat.
Menurutnya, 20 persen penduduk Indonesia yang tak mau vaksin adalah jumlah besar dan berpengaruh pada pengendalian pandemi. Maka dari itu, perlu strategi risiko komunikasi yang tepat dari pemerintah agar masyarakat mau divaksinasi. Caranya, dengan transparansi data.
"Yang jadi masalah buat Indonesia 20 persen dari total penduduk tuh gede banget jutaan, dan itu signifikan, berpengaruh terhadap pengendalian pandemi dan ini asal muasalnya distrategi komunikasi risiko kita yang masih harus banyak diperbaiki, antara lain ya dengan transparansi data," tuturnya.
"Ini dengan cara menyampaikan kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat, berapa kasus sakit, kematian, ini yang akan memperbaiki. Selama kita tidak mengarah kepada strategi komunikasi risiko yang benar antara lain transparan ini menyampaikan apa adanya, sulit sekali," tambahnya.
Menurut Dicky, pemberian insentif bukan menjadi solusi agar masyarakat mau divaksin. Sebab, ini bukan masalah uang, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap vaksin.
"Intensif berapa besar pun tidak menjadi solusi. Orang kalau sudah kalau enggak mau ya enggak mau juga, bukan masalah uang. Bahkan di Hong Kong kan sampai berhadiah rumah tuh," ucapnya.
"Tapi seperti halnya bicara di Australia ketika disana menyampaikan adanya (transparansi data) ini berduyun-duyun juga orang mau divaksin yang tadi sebagian enggak mau," katanya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar survei online terkait kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19. Hasilnya, 20 persen warga tak mau divaksinasi.
"Itu alasannya karena khawatir dengan efek samping atau tidak percaya kepada efektivitas vaksin, itu mencapai 20 persen dari responden yang belum melakukan vaksin," kata Kepala BPS, Margo Yuwono dalam sesi teleconference, Senin (2/8).
Adapun survei BPS terhadap perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19 ini digelar untuk 212.762 responden pada periode waktu 13-20 Juli 2021.
Dari jumlah tersebut, 55,2 persen responden merupakan perempuan, dan 44,8 persen pria. Jika dipilah secara area, mayoritas atau 71,3 persen responden berasal dari wilayah Jawa dan Bali, sedangkan 28,7 persen sisanya tinggal di luar Jawa dan Bali.
Adapun survei BPS terhadap perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19 ini digelar untuk 212.762 responden pada periode waktu 13-20 Juli 2021.
Dari jumlah tersebut, 55,2 persen responden merupakan perempuan, dan 44,8 persen pria. Jika dipilah secara area, mayoritas atau 71,3 persen responden berasal dari wilayah Jawa dan Bali, sedangkan 28,7 persen sisanya tinggal di luar Jawa dan Bali.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaMaxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca SelengkapnyaNyamuk Wolbachia diyakini bisa mencega penyebaran DBD
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca Selengkapnya