Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Epidemiolog Soroti Vaksinasi Berbayar: Di Seluruh Dunia, Tidak Ada Vaksin Berbayar

Epidemiolog Soroti Vaksinasi Berbayar: Di Seluruh Dunia, Tidak Ada Vaksin Berbayar Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman. ©2020 Merdeka.com/dokumen pribadi

Merdeka.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengkritik keputusan pemerintah terkait skema vaksin gotong royong individu berbayar tidaklah tepat, karena dapat ciptakan masalah diskriminasi. Padahal, di tengah pandemi vaksin adalah suatu keharusan yang mesti dijamin oleh pemerintah.

Sehingga, Dicky menilai vaksin gotong royong akan memyebabkan kontra produktif terhadap tujuan vaksinasi yang selama ini digangungkan pemerintah, sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19.

Ia menilai berbayar itu selain bertentangan dengan amanah konstitusi, regulasi juga akhirnya tidak memberikan kekuatan keberhasilan vaksinasi itu sendiri.

"Karena kan enggak begitu dalam pelaksanaan vaksinasi seperti ini, siapa pun kalau memang dalam situasi seperti ini harus gratis dan kalau misalkan ada yang berbayar juga bakal nyari yang gratis juga gitu. Dan itu jadi mangkrak malah jadi masalah," kata Dicky saat dihubungi merdeka.com, Senin (12/7).

Terkait hal tersebut, dia pun mempertanyakan alasan pemerintah membuat skema vaksin gotong royong berbayar. Kalaupun, pemerintah dirasa kekurangan dana, lanjut Dicky, seharusnya terus terang agar tidak timbulkan pertanyaan.

"Nah kalau beda situasi bukan darurat, tapi kalau pemerintah ini (alasanya) enggak punya uang ya bicara aja terus terang dan ini keterbukaan ini kan akan melahirkan masukan, simpati dan solusi. Jangan sampai ini enggak jelas kenapa harus begini," tuturnya.

"Karena enggak ada yang mendasari secara keilmuan di masa pandemi harus berbayar. Tapi kalau engga punya uang seperti negara miskin di Afrika, dia minta bantuan hibah, nah kita kan ada hibah," tambahnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya terus terang terhadap skema alasan vaksin gotong royong berbayar, baik bersama DPR, organisasi masyarakat, dan para akademisi karena masalah pandemi adalah masalah bersama.

"Nah maksudnya kalau ada masalah dibicarakan, biar ada solusinya, kalau dipaksain bagaimana. Tapi harus terbuka gitu loh strateginya gimana," bebernya.

Terlebih, yang diketahui Dicky, tidak ada program vaksinasi dari pemerintah di berbagai negara yang mencanangkan vaksin berbayar. Maka dia memandang, program vaksinasi gotong royong individu berbayar akan lebih banyak timbulkan keburukan.

"Di dunia ini enggak ada vaksin yang berbayar, ada juga wacana itu dibayar. Orang yang di vaksin mau dibayar di negara maju. Ini karena begitu pentingnya masalah ini. Apalagi vaksin berbayar ini lebih banyak mudaratnya," ujarnya.

"Nah disisi lain masalah pemerintah terbatas pendanaan nah ini lah yang harus dilakukan, misalkan kami sudah efektifkan dana, ternyata dananya cuman ini untuk vaksin ya itu dibicarakan," lanjutnya.

Kimia Farma Tunda Peluncuran Vaksinasi Berbayar

Sebelumnya, Kimia Farma memutuskan untuk menunda layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar. Sedianya, layanan vaksinasi berbayar ini akan dimulai pada hari ini 12 Juli 2021.

Kepastian penundaan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno dalam pesan singkat kepada Liputan6.com.

"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata dia, Senin (12/7).

Menurut dia, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar serta pengaturan pendaftaran calon peserta.

"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," tutupnya.

Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra memastikan telah mengamankan Vaksin Sinopharm untuk mendukung program vaksinasi gotong royong untuk individu atau vaksinasi berbayar. Jumlah yang disiapkan mencapai 1,5 juta dosis yang telah datang dalam dua tahap yakni tahap pertama 500 ribu dosis dan tahap kedua 1 juta dosis.

"Jadi total 1,5 juta vaskin," kata dia dalam konferensi pers, Minggu (11/7).

Kimia Farma Diagnostika tengah menyiapkan fasilitas pelayanan vaksinasi berbayar di delapan klinik secara bertahap. Adapun masing-masing klinik diberi jatah 5 ribu dosis vaksin.

"Jadi total ada 8 titik masing-masing kiti kita siapkan 5 ribu dosis untuk sambil melihat kesiapan ataupun animo demand daripada masyarakat," jelas dia.

Kimia Farma juga akan berencana memperluas cakupan vaksinasi gotong royong individu tersebut dengan tidak hanya di klinik saja. Tetapi beberapa tempat strategis seperti bandara juga akan disiapkan.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?
Mulai Januari 2024 Vaksin Covid-19 Berbayar, Berapa Harga Idealnya?

Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.

Baca Selengkapnya
Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis
Vaksin Covid-19 Mulai Berbayar, Ini Kelompok yang Bisa Dapat Gratis

Maxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.

Baca Selengkapnya
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah

Menkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca

Baca Selengkapnya
Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Gratis Berakhir 31 Desember 2023
Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Gratis Berakhir 31 Desember 2023

Mulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.

Baca Selengkapnya
Waspada! Ini Dampak Aturan Pemerintah Hapus Anggaran Wajib Kesehatan 5 Persen
Waspada! Ini Dampak Aturan Pemerintah Hapus Anggaran Wajib Kesehatan 5 Persen

UU Kesehatan telah menghapus kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran 5 persen dari APBN untuk belanja sektor kesehatan.

Baca Selengkapnya
Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Komnas KIPI: Tidak Sebabkan Kasus Pembekuan Otak di Indonesia
Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Komnas KIPI: Tidak Sebabkan Kasus Pembekuan Otak di Indonesia

Jamie Scott, seorang pria beranak dua mengalami cedera otak serius setelah mengalami penggumpalan darah dan pendarahan di otak usai mendapatkan vaksin itu p

Baca Selengkapnya
Klaim Tak Ada Kaitan Vaksin AstraZeneca dengan Kasus TTS, Komnas KIPI Sebut Sudah Surveilans di 7 Provinsi
Klaim Tak Ada Kaitan Vaksin AstraZeneca dengan Kasus TTS, Komnas KIPI Sebut Sudah Surveilans di 7 Provinsi

Hinky mengatakan, vaksin AstraZeneca sudah melewati tahap uji klinis tahap 1 hingga 4.

Baca Selengkapnya
Klaim Pandemi Covid-19 Rekayasa Muncul Lagi, Begini Kata Kemenkes
Klaim Pandemi Covid-19 Rekayasa Muncul Lagi, Begini Kata Kemenkes

Bahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.

Baca Selengkapnya
7 Dampak Kesehatan yang Bisa Dialami Anak-anak ketika Tidak Mendapat Vaksin Rutin
7 Dampak Kesehatan yang Bisa Dialami Anak-anak ketika Tidak Mendapat Vaksin Rutin

Melewatkan atau tidak memberi imunisasi pada anak bisa berdampak buruk pada kesehatannya.

Baca Selengkapnya
Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Kasus TTS, Begini Hasil Kajian BPOM
Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Kasus TTS, Begini Hasil Kajian BPOM

Belakangan, vaksin AstraZeneca disebut-sebut memicu kejadian trombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) atau pembekuan darah.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Ahli Kesehatan Usai Heboh Efek Samping Vaksin AstraZeneca hingga Ditarik dari Peredaran
Penjelasan Ahli Kesehatan Usai Heboh Efek Samping Vaksin AstraZeneca hingga Ditarik dari Peredaran

Komnas KIPI sebelumnya mengatakan tidak ada kejadian sindrom TTS setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca.

Baca Selengkapnya
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox

Sebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.

Baca Selengkapnya