Epidemiolog: Tes PCR Strategi Urgent di Dalam Negeri untuk Syarat Transportasi

Merdeka.com - Dalam waktu singkat, pemerintah beberapa kali mengubah harga dan syarat wajib tes Covid-19 untuk perjalanan saat ini. Dari situ mulai muncul polemik saat penumpang pesawat diwajibkan tes polymerase chain reaction (PCR), sementara moda transportasi lain tidak. Ditambah lagi terkait dengan harga tes PCR yang masih terbilang tinggi.

Belakangan, beredar informasi untuk melakukan tes PCR bagi moda transportasi darat. Publik menyambut dengan banyak kritik dan pertanyaan, mulai dari harga hingga alasan mengapa harus tes PCR.

Epidemiologi dari Universitas Griffith Dicky Budiman berpendapat bahwa untuk keadaan saat ini dimana masyarakat sudah banyak yang melakukan vaksinasi hingga menerapkan protokol kesehatan dengan baik, PCR bukanlah suatu urgensi yang dilakukan terhadap mobilitas transportasi baik udara maupun darat.

"Pada konteks saat ini, PCR itu bukan menjadi suatu strategi yang urgent untuk dilakukan di dalam negeri apalagi untuk pesawat bahkan untuk moda transportasi lain pun," ujarnya dalam siaran langsung lapor covid-19, Selasa (2/11).

Menurutnya, dalam situasi saat ini, ada hal yang lebih urgensi daripada menerapkan tes PCR bagi para penumpang kendaraan yaitu dengan meningkatkan testing hingga screening. Tidak hanya itu, menurutnya, syarat sudah vaksinasi memegang peran yang besar terkait dengan penyebaran virus covid-19 ini.

"Makanya kalau bicara tes itu, kalau di dalam negeri karena vaksinasi sudah jadi syarat, jangankan untuk tes, vaksinasi itu kalau sudah lengkap juga bisa jadi menurunkan masa karantina," ujarnya.

Ia menyebutkan negara lain seperti Amerika dan Australia yang saat ini tidak melakukan tes PCR sebagai syarat kewajiban perjalanan seseorang. Dengan syarat-syarat seperti sudah melakukan vaksinasi, menjaga jarak dan tidak dalam kontak masyarakat yang terjangkit virus Covid-19.

"Nah di Amerika di Australia ga jadi syarat PCR itu, jangankan PCR, antigen saja enggak jadi syarat asal dia sudah di vaksin," kata Dicky.

Lebih lanjut, terkait dengan moda transportasi darat, Dicky mengatakan bahwa sebetulnya cukup dengan melakukan tes rapid antigen.

"Kepentingan melakukan test sebetulnya cukup dengan rapid test antigen, dan kalau di moda transportasi lain kalau masih di dalam kota raya ini ya gak mesti kecuali antarprovinsi ya," tuturnya.

Menurutnya jika melakukan tes PCR pada moda transportasi darat juga merupakan hal yang berlebihan.

"Kalaupun diberlakukan tes pada bis misalnya rapid test antigen tidak masalah, tapi jangan sampai PCR," kata Dicky.

Maka dari itu, Dicky berpendapat bahwa penempatan strategi testing yang tidak tepat ini justru bukannya menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah baru.

Senada dengan Dicky, Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja berpendapat bahwa dengan banyaknya strategi pembatasan yang terlalu berlebihan dan tidak bisa dijelaskan justru tidak akan berpengaruh baik.

"Over regulasi juga ga akan berpengaruh baik, karena tetap saja orang akan cari jalan," ujarnya dalam siaran langsung lapor covid-19, Selasa (2/11).

Terkait dengan pemberlakukan tes pada moda transportasi darat, Elisa menilai perlu adanya pengawasan lebih lanjut terkait dengan moda transportasi darat jika diwajibkan melakukan tes PCR.

Ia mengatakan bahwa walaupun peraturannya ada, belum tentu di lapangan berjalan dengan baik sesuai aturan jika tidak ada yang mengawasi.

"Mau enggak mau memang SOP-nya harus datang dari pengusaha, pengusaha juga datang dari kementerian perhubungan ataupun dishubnya," tuturnya.

Elisa juga mencontohkan adanya stiker di balik kendaraan umum untuk melaporkan kejadian tertentu pada kendaraan umum bisa menjadi contoh untuk melaporkan hal terkait potensi hingga penyebaran virus Covid-19 di kendaraan umum transportasi darat seperti bus, travel dan sebagainya.

"Nah itu kayaknya mungkin dengan stiker itu saja bisa sebagai contoh bahwa ada pengawasan di situ," ujarnya.

Reporter: Leony Darmawan