Erick Thohir: Pascacovid Data akan Makin Sinkron dan Transparan
Merdeka.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kondisi pasca-COVID-19 akan mendorong data semakin tersinkronisasi dan transparan.
"Tentu dengan kondisi pasca-COVID-19 juga mau tidak mau data akan semakin transparan. Kita sekarang mau masuk ke mal saja sudah mulai menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Dengan demikian sinkronisasi data akan terjadi, suka tidak suka," ujar Erick Thohir dalam seminar daring yang digelar KPK di Jakarta, Selasa (7/9).
Menurut dia, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data pajak, akan terjadi sinkronisasi juga yang akan mendorong transparansi di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
-
Bagaimana Kementerian ATR dan KKP akan berkolaborasi? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Mengapa Kementerian ATR dan KKP perlu bersinergi? Sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KKP sungguh sangat tepat. Apa yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang dan pertanahan. Sedangkan KKP, mengatur ruang laut. Kegiatan di darat dan di laut bisa kita kolaborasikan,' tegas Hadi Tjahjanto.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Informasi apa yang bisa didapat saat mengecek pajak? Setelah langkah-langkah tersebut selesai, informasi terkait kendaraan Anda, termasuk rincian pajak yang harus dibayar, akan muncul di laman tersebut.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
-
Siapa yang bekerja sama dengan Kementerian LHK? Kerjasama Astra dan FKT UGM Sementara itu, Head of Environment Astra, Bondan Susilo menegaskan telah lama bermitra dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (FKT UGM) dalam rangka meningkatkan karbon di beberapa objek.
"Kuncinya memang keterbukaan menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Memang kompleksitasnya di BUMN ada, saya jujur. Seperti disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, ada beberapa BUMN yang memang tadi belum melaporkan LHKPN," kata Erick Thohir.
Terkait laporan dari KPK adanya BUMN yang belum melaporkan LHKPN, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memanggil Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto untuk memastikan data yang dimiliki Kementerian BUMN dengan KPK sama.
Hal ini dikarenakan ada beberapa BUMN yang sekarang sedang menjalani proses merger. Selain itu ada juga BUMN di bawah klaster PPA-Danareksa di mana sebanyak 7-8 BUMN akan ditutup karena sudah tidak beroperasi sejak tahun 2008.
"Nanti datanya kami sinkronisasikan supaya kita tidak membuang waktu, juga dengan data-data yang memang tidak diperlukan atau memang BUMN-nya sendiri sudah tutup. Hal-hal seperti ini yang kita coba lakukan. Dan saya rasa kompleksitas dan keraguan pasti di awal-awalnya ada, tetapi tentu kalau tadi disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan secara transparan, maka jangan takut karena yang namanya penambahan atau pengurangan merupakan suatu hal yang wajar," ujar Erick Thohir.
Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian penting bagaimana BUMN juga bisa mendukung program satu data keterbukaan secara bertahap. Walaupun menurutnya kalau bisa dipercepat bagus, mengingat COVID-19 mempercepat terjadinya digitalisasi dan transparansi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.
Baca SelengkapnyaAcara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaHadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Baca SelengkapnyaIntegrasi dan sinkronisasi data sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN telah menyiapkan ketentuan-ketentuan, di antaranya dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri.
Baca Selengkapnya“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi,” kata Luhut.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak Kementerian Keuangan optimis dalam kurun beberapa bulan diakhir 2023 ini semua data NIK bisa terintegrasi.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaMenteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada
Baca Selengkapnya