Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Erick Thohir: Pascacovid Data akan Makin Sinkron dan Transparan

Erick Thohir: Pascacovid Data akan Makin Sinkron dan Transparan Erick Thohir. istimewa ©2021

Merdeka.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kondisi pasca-COVID-19 akan mendorong data semakin tersinkronisasi dan transparan.

"Tentu dengan kondisi pasca-COVID-19 juga mau tidak mau data akan semakin transparan. Kita sekarang mau masuk ke mal saja sudah mulai menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Dengan demikian sinkronisasi data akan terjadi, suka tidak suka," ujar Erick Thohir dalam seminar daring yang digelar KPK di Jakarta, Selasa (7/9).

Menurut dia, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), data pajak, akan terjadi sinkronisasi juga yang akan mendorong transparansi di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

"Kuncinya memang keterbukaan menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Memang kompleksitasnya di BUMN ada, saya jujur. Seperti disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, ada beberapa BUMN yang memang tadi belum melaporkan LHKPN," kata Erick Thohir.

Terkait laporan dari KPK adanya BUMN yang belum melaporkan LHKPN, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memanggil Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto untuk memastikan data yang dimiliki Kementerian BUMN dengan KPK sama.

Hal ini dikarenakan ada beberapa BUMN yang sekarang sedang menjalani proses merger. Selain itu ada juga BUMN di bawah klaster PPA-Danareksa di mana sebanyak 7-8 BUMN akan ditutup karena sudah tidak beroperasi sejak tahun 2008.

"Nanti datanya kami sinkronisasikan supaya kita tidak membuang waktu, juga dengan data-data yang memang tidak diperlukan atau memang BUMN-nya sendiri sudah tutup. Hal-hal seperti ini yang kita coba lakukan. Dan saya rasa kompleksitas dan keraguan pasti di awal-awalnya ada, tetapi tentu kalau tadi disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan secara transparan, maka jangan takut karena yang namanya penambahan atau pengurangan merupakan suatu hal yang wajar," ujar Erick Thohir.

Menurut dia, hal tersebut merupakan bagian penting bagaimana BUMN juga bisa mendukung program satu data keterbukaan secara bertahap. Walaupun menurutnya kalau bisa dipercepat bagus, mengingat COVID-19 mempercepat terjadinya digitalisasi dan transparansi.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun

Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.

Baca Selengkapnya
Prabowo Luncurkan Sistem E-Katalog Versi 6.0, Wujudkan Efisiensi dan Transparansi Pengadaan Pemerintah
Prabowo Luncurkan Sistem E-Katalog Versi 6.0, Wujudkan Efisiensi dan Transparansi Pengadaan Pemerintah

Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Kini Tak Lagi Perlu Memfotokopi KTP untuk Kepentingan Administrasi Birokrasi
Masyarakat Kini Tak Lagi Perlu Memfotokopi KTP untuk Kepentingan Administrasi Birokrasi

Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).

Baca Selengkapnya
Dukung Digitalisasi, Pusat Data Nasional Ditargetkan Rampung di Oktober 2024
Dukung Digitalisasi, Pusat Data Nasional Ditargetkan Rampung di Oktober 2024

Integrasi dan sinkronisasi data sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menko Hadi Blak-blakan Biang Kerok Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi
VIDEO: Menko Hadi Blak-blakan Biang Kerok Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi

enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli

Baca Selengkapnya
Dokumen Pertanahan Elektronik Bakal Bisa Digunakan Jadi Alat Bukti Pengadilan, Kementerian ATR Bilang Begini
Dokumen Pertanahan Elektronik Bakal Bisa Digunakan Jadi Alat Bukti Pengadilan, Kementerian ATR Bilang Begini

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan ketentuan-ketentuan, di antaranya dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri.

Baca Selengkapnya
Heboh Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, Menko Luhut Pandjaitan Akhirnya Angkat Bicara
Heboh Korupsi Timah Rugikan Negara Rp271 Triliun, Menko Luhut Pandjaitan Akhirnya Angkat Bicara

“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi,” kata Luhut.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam soal Dugaan Data NPWP Bocor: Sebagian Tidak Sesuai dengan Data Pemiliknya
Menko Polhukam soal Dugaan Data NPWP Bocor: Sebagian Tidak Sesuai dengan Data Pemiliknya

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya
Hampir Capai Target, 58,4 Juta NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP
Hampir Capai Target, 58,4 Juta NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan optimis dalam kurun beberapa bulan diakhir 2023 ini semua data NIK bisa terintegrasi.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendagri Tito Bantah Kebocoran Data Pemilih di Kemendagri
VIDEO: Mendagri Tito Bantah Kebocoran Data Pemilih di Kemendagri "Mungkin di KPU"

Menteri Tito menjelaskan anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada

Baca Selengkapnya