Fadel Muhammad Sebut Tanpa Konsep DPD Tidak Dianggap

Merdeka.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia dinilai minor dalam fungsi dan peranan di Parlemen. Posisinya dipandang kurang bergengsi bahkan dinilai tidak banyak memberikan banyak manfaat, kendati sama-sama dipilih oleh rakyat.

Fadel Muhammad, anggota DPR yang terpilih sebagai anggota DPD menegaskan, peran DPD harus diperkuat agar bisa seimbang dengan DPR. Ia berniat mendorong DPD memiliki peran-peran strategis jika nantinya dilantik, mewakili provinsinya, Gorontalo.

"Saya berpendapat mengubah undang-undang itu sulit dan panjang urusannya. Pak OSO (Oesman Sapta Odang) gagal, sebelumnya tidak berhasil. Jadi kita cukup membuat penguatan kelembagaannya dengan ide-ide yang inovatif," kata Fadel Muhammad dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Sinergi DPD-DPR Melalui Peningkatan Peran Daerah Dengan Smart Decentralization di Universitas Brawijaya Malang (UB) Malang, Rabu (10/7).

Langkah ideal yang seharusnya ditempuh memang melakukan perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) guna menaikkan fungsi dan peranannya di Parlemen. Namun cara itu dinilai sulit ditempuh dan butuh waktu panjang.

"DPD harus memiliki sebuah konsep, tanpa konsep ya seperti sekarang, tidak dianggap. Maka kita cari solusi bagaimana sinergi DPR dan DPD. Mereka dulu kan yang bilang ubah undang-undang untuk penguatan DPD," sambungnya.

Fadel sendiri terpilih sebagai anggota DPD Provinsi Gorontalo untuk periode 2019-2024 yang akan dilantik Oktober mendatang. Ia mengaku memiliki sejumlah langkah inovatif dalam penguatan DPD ke depan.

"Satu di antaranya adalah smart decentralization dan bikin PP (Peraturan Pemerintah) dari Presiden agar DPD makin kuat," tegasnya.

Fadel berharap peran DPD dapat mengakomodasi kepentingan daerah sesuai keterwakilannya. Sehingga terjadi hubungan kerja dengan kepala daerah, dan merasa terwakili di pemerintahan pusat.

"Dalam UU diatur DPD menjadi perwakilan daerah di pusat seperti senator. Tapi dia tidak dikasih fungsi apa-apa, ini penting sekali. Sedangkan Pemerintah Daerah itu akan menghargai lembaga, kalau ada manfaat buat wilayahnya. DPD tidak ada sama sekali. Peran DPD ada yang ketinggalan, menurut sejarah karena DPR tidak mau ngasih," ungkapnya.

Fadel menunjukkan hasil penelitian Charta Politika tentang persepsi publik terhadap kinerja DPD. Dari 800 responden yang tersebar di 8 kota, hanya 37,5 persen masyarakat percaya DPD. Sebanyak 40,5 persen lainnya mengaku tidak percaya, dan 22 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

"Hanya sebesar 11,3 persen mengatakan DPD menjalankan fungsinya, 41,1 persen responden tidak tahu apa fungsi lembaga legislatif di Indonesia, termasuk DPD," katanya.

Tiga hal ditawarkan dalam konsep smart decentralization Fadel Muhammad, yakni penguatan kelembagaan DPD, hubungan DPD dengan DPR tanpa mengubah UU dan hubungan DPD dengan pemerintah daerah.

Fadel berharap, kepentingan daerah dapat terwakilkan di DPD, sehingga ada hubungan kerja dengan kepala daerah. Fadel juga berharap akademisi UB bisa menyumbangkan pemikiran untuk membantu penguatan DPD.