Follow
Fadjroel Rachman: Pemerintah Tidak Punya Buzzer
Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman mengklaim pemerintah tidak menggunakan buzzer di media sosial untuk menghadapi kritik dari publik. Isu soal buzzer pemerintah kembali muncul. Warganet menyebut pemerintah menggunakan buzzer untuk membalas kritik publik terhadap pemerintah.
"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Kamis (11/2).
Dia mengklaim selalu diserang oleh buzzer di media sosialnya selama 24 jam. Meski demikian, dia menanggapi dengan santai hal tersebut.
-
Apa sebenarnya "buzzer" itu? Secara umum, pengertian buzzer adalah orang yang mendengungkan pesan.
-
Bagaimana buzzer bekerja? Dalam hal ini, orang yang menjadi buzzer bekerja dengan cara-cara tertentu untuk mencapai target yang diharapkan. Di mana media sosial saat ini memiliki peran besar dalam upaya buzzer menyampaikan informasi.
-
Apa itu buzzer? Mengutip dari laman liputan6.com, penjelasan tentang apa itu buzzer adalah jasa atau orang yang dibayar untuk membantu promosi atau mendengungkan suatu hal.
-
Siapa yang memanfaatkan jasa buzzer? Awalnya, buzzer lebih sering digunakan sebagai strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau merek tertentu.
-
Bagaimana buzzer bekerja di media sosial? Buzzer bekerja secara virtual melalui akun media sosial. Mereka dapat bekerja sama dengan Key Opinion Leaders (KOL) yang memiliki banyak pengikut di media sosial untuk meramaikan isu yang sedang viral. Buzzer dan KOL bekerja dengan sistem yang terorganisasi dengan baik dan mampu menciptakan traffic isu yang sedang populer di media sosial.
"Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres," ungkap Fadjroel.
Fadjroel juga menjelaskan influencer yang digunakan pemerintah untuk program vaksinasi diberikan tanpa diberikan imbalan. Hal tersebut sebagai bentuk gotong royong.
"Influencer atau KOL terkait covid-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi covid-19," ungkap Fadjroel.
Sementara itu, menurut Fadjroel, pemerintah memberdayakan influencer resmi melalui kemenparekraf. Tujuannya untuk mempromosikan wisata di Indonesia. Yaitu dengan menargetkan kunjungan wisatawan, 14 juta (2017), 15,8 juta (2018), 16,11 juta (2019).
"kalau influencer yang digunakan kemenparekraf itu resmi dan legal untuk branding dan awareness, ini websitenya www.lpse.kemenparekraf.go.id," beber Fadjroel.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies Baswedan mengklaim tidak pernah menggunakan buzzer selama menjadi gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Anies berkomitmen untuk sama sekali tidak menggunakan buzzer.
Baca Selengkapnya
Cak Imin sebelumnya menilai pernyataan Menag Yaqut itu selayaknya omongan buzzer yang tidak pantas keluar dari mulut menteri.
Baca Selengkapnya
Gus Miftah menyarankan Kemenag untuk mendengarkan kembali isi ceramahnya di Bangsri, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca Selengkapnya
Gus Miftah membandingkan penggunaan sepiker dengan dangdutan
Baca Selengkapnya
Bahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.
Baca Selengkapnya
Di Indonesia istilah ini mulai populer setelah pemilu tahun 2019.
Baca Selengkapnya
Menyikapi ini, Yaqut enggan berkomentar saat dicecar wartawan.
Baca Selengkapnya
Peristiwa itu terjadi pada Selasa (23/7) pagi saat Menteri Yaqut Cholil Qoumas hendak menuju kantor Kemenag di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir mengatakan imbauan pengeras suara agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat
Baca Selengkapnya
Tayangan Ganjar di Azan TV dianggap belum memenuhi unsur kampanye.
Baca Selengkapnya