Fadli sebut Soeharto tak terbukti langgar hukum, layak jadi pahlawan

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai dewan gelar tanda jasa bisa mempertimbangkan kembali agar mantan Presiden Soeharto dijadikan pahlawan nasional.

Fadli juga menjelaskan bahwa ‎potensi terganjalnya usulan pemberian gelar pahlawan, karena TAP MPR Nomor XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bisa gugur dengan sendirinya.

"‎Kalau pasal itu saya kira dengan sendirinya gugur. Karena dalam satu proses dimintai keterangan beliau juga sudah tidak sehat lagi, Pak Soeharto juga sudah tidak ada," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Waketum Partai Gerindra ini, Soeharto tidak terbukti bersalah. Baik itu dalam hal kudeta pemerintahan Soekarno maupun KKN. ‎

"Tidak terbukti juga, persoalan hukum tidak terbukti juga. Tidak ada manusia sempurna. Termasuk pahlawan yang tiap tahun diberikan gelar. Pemberian Pahlawan terhadap jasa-jasanya," tuturnya.

Fadli juga berujar bahwa TAP MPR sudah tidak relevan lagi. Sebab peraturan tersebut hanya dibentuk berdasarkan konteks zaman tertentu.

"‎TAP ada yang jangka panjang dan temporer. Kan sudah tidak ada (Soeharto), apanya yang dilaksanakan TAP itu?" cetusnya.

(mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

Soeharto Ini Isi TAP MPR soal Soeharto yang Dicabut

Alasan pencabutan TAP MPR dikarenakan proses hukum terhadap Soeharto telah selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Baca Selengkapnya

MPR TAP MPRS No XXXII/MPRS/1967 Dicabut, Tuduhan Bung Karno Penghianat Bangsa Tidak Terbukti

Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menghadiri silaturahmi kebangsaan dan penyerahan surat Pimpinan MPR kepada keluarga Bung Karno.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Bambang Soesatyo Bamsoet: Soekarno, Seoharto, dan Gus Dur Layak Diberi Penghargaan karena Jasa dan Pengabdiannya

Menurut Bamsoet, ketiga bekas presiden itu layak mendapatkan penghargaan sesuai undang-undang.

Baca Selengkapnya

MPR TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 Dicabut, Soekarno Bakal Dapatkan Hak-Haknya sebagai Presiden Pertama

Surat itu diterima langsung oleh anak Soekarno, antara lain Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra.

Baca Selengkapnya