Fadli Zon: BG dilantik hak presiden, kalau revisi juga hak presiden

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri. Menanggapi hal itu, Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil sikap tegas terkait status calon kapolri.

"Sikap kita semula bahwa ini hak prerogatif Presiden. Itu kan yang mengusulkan awal presiden kalau (BG) dilantik hak presiden kalau revisi juga hak presiden. Tapi saya harap presiden bisa tegas," kata Fadli di Gedung DPR, Rabu (4/2).

Fadli mengaku belum mengetahui adanya kabar pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Menurutnya, keputusan dilantik atau tidaknya harus melalui keputusan presiden.

"Kita tunggu keputusan formal, ini kan masih rumor. Harus dari presiden langsung. Karena saat pimpinan DPR bertemu presiden bilang akan menentukan secepatnya," jelas Fadli.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tidak akan jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kabar itu diamini oleh Ketua Tim Independen Syafii Maarif.

"Nampaknya benar. Sudah ya demikian dulu," kata pria yang akrab disapa Buya Syafii ini kepada merdeka.com melalui sambungan telepon, Selasa (3/2).

Presiden Joko Widodo berjanji akan mengambil sikap terkait Komjen Budi Gunawan pada pekan depan. Jokowi sebelumnya menunda pelantikan Komjen Budi setelah KPK menetapkan Kalemdikpol itu sebagai tersangka.

"Saya selesaikan semuanya minggu depan," kata Jokowi sebelum mengikuti Rakor BNN di Hotel Bidakara Jakarta.