Fadli Zon desak Jokowi jangan lelet lantik Komjen Budi Gunawan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komjen pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang baru. Menurut politikus Gerindra ini, dengan dikabulkannya gugatan BG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka tidak ada alasan lagi bagi Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Presiden Jokowi harus melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan segera. Hasil praperadilan yang dinantikan Jokowi sudah keluar. Sehingga tidak ada yang perlu ditunggu lagi oleh Jokowi untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Fadli di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (16/2).
Fadli menambahkan, putusan sidang praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan diharapkan menjadi titik akhir masalah penundaan pelantikan Kapolri oleh Presiden. Dengan demikian, status tersangka Budi Gunawan dinyatakan tidak sah.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Kenapa Budi Arie menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
-
Siapa yang diusulkan Jokowi jadi Panglima TNI? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
"Sikap menerima keputusan harus ditunjukkan baik oleh Polri maupun KPK. Karena dengan sikap ini, maka keberlangsungan jalannya proses hukum ke depan juga akan lebih baik," lanjutnya.
Dia meminta kepada KPK dan Polri untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi selama ini. Fadli menjelaskan, sebagai lembaga hukum KPK harus bisa menerima keputusan PN Selatan.
"Apapun putusannya setiap pihak yang berkonflik harus menghormatinya. Oleh karenanya, keputusan yang telah ditetapkan juga harus dijalankan dengan baik. KPK
harus hormati hasil dari proses hukum yang sudah dijalankan," tandasnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masa jabatan Zudan sebagai Pj Gubernur sendiri akan berakhir pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi siang ini dijadwalkan melantik menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).
Baca SelengkapnyaKabar Ahmad Lutfi akan menjabat sebagai Irjen Kemendag disampaikan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Puan Maharani meminta Presiden Jokowi ditanyakan terkait sikap dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah alasan yang membuat isu pemakzulan terhadap Jokowi kembali mencuat.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaTerlihat momen Ketum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membungkuk ke Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaSebelum menjabat Wakapolri, dia pernah menjadi ajudan presiden.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan memuji rekam jejak putra sulung Jokowi itu.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin meminta Menkominfo Budi Arie Setiadi dan para wakil menteri yang baru dilantik bekerja optimal dan tidak sibuk mengurusi pemilu.
Baca Selengkapnya"Hormatilah kita masih jadi menteri sampai Oktober 2024. Kan pemerintahan ini kan baru habisnya nanti 7 bulan lagi," kata Budi
Baca Selengkapnya