Follow
Fadli Zon: DPR masih reses, Badrodin masih wakapolri
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah resmi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri. Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut DPR belum bisa memproses surat pengajuan Badrodin sebagai Kapolri. Sebab, mulai 19 Februari sampai 22 Maret 2015, DPR sedang menjalani masa reses.
"Memang agak cukup berat DPR sudah masuk masa reses. Sehingga kita tidak dapat memproses surat yang diajukan Presiden. Setelah masa reses selesai pada 23 Maret, kami baru bisa memproses. Jadi sekarang ini kita tidak ada Kapolri baru, Pak Badrodin masih jadi Wakapolri," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Sementara, ketika ditanya pandangannya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli mengaku partainya akan membahas keputusan Jokowi tersebut dalam rapat internal partai.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Siapa yang menyampaikan surat klarifikasi ke Komisi III DPR? 'Surat itu disampaikan tadi pagi, tentunya langkah ini diambil untuk membangun kembali komunikasi dengan DPR, untuk meluruskan kesalahan persepsi,' ucap Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers di Kantor KY RI, Jakarta, Jumat (6/9).
-
Kapan Petisi 50 dibacakan di DPR? Tepat pada tanggal 13 Mei 1980, petisi ungkapan keprihatinan itu dibacakan di depan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk meyakini para wakil rakyat untuk meminta penjelasan apa maksud dari pernyataan sang presiden.
-
Dimana Badr Dahlan ditahan? Jadi Mimpi Buruk Dahlan ditahan di wilayah Khan Younis bersama sejumlah warga Palestina tak berdosa lainnya.
-
Kenapa Sanusi Hardjadinata bekerja di Residen Madiun? Setelah itu, ia diminta satu tahun dari 1948 bekerja di Residen Madiun yang bertugas memulihkan kondisi Madiun setelah pemberontakan.
-
Di mana PDRI dibentuk? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
"Sebagai Waketum Gerindra, kita akan lihat langkah ini. Secara internal akan kita rapatkan dengan para pengurus," kata dia.
Seperti diketahui, pemilihan Kapolri sesuai Undang-Undang adalah hak prerogatif Presiden. Namun, harus disetujui dahulu oleh Komisi III DPR dengan melalui fit and proper test.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca Selengkapnya
PAW harus dilakukan secepat mungkin agar tidak terjadi kekosongan anggota Dewan.
Baca Selengkapnya
Jika rapat pansus angket haji tetap dilaksanakan pada atau dalam masa reses bakal menyalahi aturan.
Baca Selengkapnya
Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Baca Selengkapnya
Komjen Fadil, dalam rapat, menanggapi soal kabar pemasangan baliho capres dan cawapres oleh polisi.
Baca Selengkapnya
Hasil finalisasi komisi di DPR akan diumumkan pada 14 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Soal UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Baleg
Baca Selengkapnya
Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca Selengkapnya
Doli menegaskan penentuan ketua DPR merujuk pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD atau UU MD3.
Baca Selengkapnya
Selain itu, untuk posisi pimpinan DPR RI lainnya masih ada nama yang memang sebelumnya juga menjabat sebagai pimpinan di parlemen tersebut.
Baca Selengkapnya
Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca Selengkapnya
Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya