Fadli Zon Duga Pemindahan Ibu Kota Dalih Pemerintah usai Gagal Atasi Masalah Negara
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga ada maksud lain dari pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia khawatir rencana pemindahan ibu kota itu menjadi dalih karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa mengatasi masalah di Indonesia.
"Saya khawatir rencana pemindahan ibu kota hanya dalih khawatir ketidakmampuan mengatasi persoalan yang ada. Saya termasuk yang merasakan kalau dilakukan di 2023-2024 akan bernasib sama seperti Esemka," kata Fadli dalam diskusi 'Menyoal Rencana Pemindahan Ibu kota Negara' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).
Fadli menilai pemerintah tidak bisa memilih mana masalah yang harus diselesaikan lebih dulu. Pasalnya, saat ini banyak sekali masalah di Indonesia yang belum selesai terutama kisruh di Papua.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
-
Apa yang dipindahkan? Elon Musk mengatakan dia akan memindahkan perusahaannya keluar dari California. Dalam dua postingan pada hari Selasa X, miliarder itu mengatakan dia akan memindahkan markas SpaceX dari Hawthorne, California, ke Starbase, Texas, sebuah kota perusahaan yang sedang dibangun di bagian selatan negara bagian itu. Lalu, platform media sosial X akan berpindah dari San Francisco ke Austin, Texas.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Apa yang menjadi kendala utama terkait pangan di Jakarta? 'Dari hasil survei, itu ternyata yang masih jadi kendala di Jakarta adalah persoalan pangan. Artinya, harga yang masih belum terjangkau oleh sebagian masyarakat,' tutur Suswono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024).
-
Bagaimana dampak "migrasi" pada ekonomi? Migrasi dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan investasi di daerah tujuan, terutama jika migran memiliki keterampilan dan modal yang dibutuhkan.
"Sekarang kita lihat utang luar negeri besar, persoalan pangan dan energi. Jadi masih ada persoalan dasar. Lalu tiba-tiba memindahkan ibu kota dengan biaya besar. Ini juga belum ada di APBN lantas siapa yang membiayai pemindahan ibu kota ini? Tentu menimbulkan kekhawatiran," ungkapnya.
Selain itu, menurutnya, juga masih banyak yang harus disiapkan untuk pemindahan ibu kota, di antaranya masalah keuangan dan regulasi.
"Pemindahan ibu kota ini perlu proses panjang. Lalu payung hukumnya gimana? Ini cukup kompleks. Karena ada setidaknya lima Undang-Undang yang harus direvisi," ucapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyinggung soal pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah di peringatan hari lahir Bung Karno ke-123.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaSejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaBagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Baca SelengkapnyaSemangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca SelengkapnyaAnies memberi tanggapan seusai ditanya seberapa besar prospek pembangunan IKN untuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaSalah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.
Baca SelengkapnyaDi depan investor asing, Prabowo juga menegaskan IKN proyek politis.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan sulitnya membangun ibu kota baru, terlebih untuk negara sebesar Indonesia.
Baca Selengkapnya