Follow
Fadli Zon dukung Jokowi bentuk tim independen
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah membentuk tim independen beranggotakan 7 orang untuk menyelesaikan kisruh antara Polri dengan KPK. Wakil Ketua DPR FAdli Zon mengapresiasi langkah Jokowi ini.
"Saya pikir itu sudah tepat untuk mengambil langkah meminta masukan kepada pakar hukum untuk bentuk tim independen. Tapi ini sifatnya lain harus ada batas waktu. Polemik yang berkepanjangan ini. Tapi saya rasa harus ada limit waktu. Yang paling penting kan menyelamatkan," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu juga sepaham dengan pernyataan Jokowi yang menyebut tidak boleh ada politisasi dan kriminalisasi untuk menyelesaikan masalah antara KPK dan Polri. "Masalah hukum manapun harus diselesaikan dan dibuktikan. Yang paling penting tidak boleh ada politisasi dan tidak boleh ada kriminalisasi dalam kasus ini," tegasnya.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan kerja sama KPK-Polri ditandatangani? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
-
Bagaimana cara Anies untuk memastikan KPK independen? 'Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat, dan diisi orang yang berintegritas supaya ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi,' ujar Anies dalam acara PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
-
Kapan masa kerja PPK Pilkada 2024 berakhir? Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, masa kerja PPK dalam Pilkada 2024 ditetapkan hingga 27 Januari 2025.
Kemarin malam Jokowi telah melakukan pertemuan dengan tim independen. Tim ini akan melakukan komunikasi dengan Polri dan KPK.
Tim independen terdiri dari; Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno, pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, mantan Ketua KPK Erry Riyana, mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Maarif.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fadli Zon menepis soal rumor renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Sebab, Jokowi menilai koalisi saat ini belum final.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan empat pimpinan KPK akan berembuk apakah memberi bantuan hukum.
Baca Selengkapnya
Dalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango disebutnya jauh dari sosok kontroversi.
Baca Selengkapnya
Padahal kasus tersebut sudah hampir satu tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak ada kejelasan perihal berkas perkaranya.
Baca Selengkapnya
Kepala negara atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para petinggi TNI dan Polri di Istana IKN, 12 September 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi beralasan, fokusnya bekerja saat ini juga dilandasi kekhawatiran situasi global yang tidak menentu.
Baca Selengkapnya
Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi juga akan memastikan pembentukan dan penetapan Pansel KPK untuk memperkuat KPK
Baca Selengkapnya
TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca Selengkapnya