Fadli Zon: JK tak usah campuri Golkar, kita diambang krisis besar
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga tokoh senior partai Golkar, menjadi inisiator islah antara Golkar kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut, langkah JK tersebut tak perlu diapresiasi, karena pemerintah tak perlu mencampuri urusan internal partai politik.
"Yang kita harapkan dari pemerintah sekarang ini, sebenarnya masalah-masalah internal partai politik itu harusnya jangan terlalu banyak diikut campurin. Sebagaimana halnya jangan ikut campur terlalu banyak urusan PSSI, dan lain-lain yang nggak perlu diikut campuri. Urus aja yang penting-penting," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut dia, sebagai seorang Wakil Presiden seharusnya JK lebih fokus mengurus hal yang lebih penting, seperti masalah rupiah yang melemah dan masalah ekonomi lainnya.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Mengapa banyak perusahaan global terancam bangkrut? Banyak tanda menunjukkan ancaman kebangkrutan bagi perusahaan-perusahaan global, terutama karena krisis utang dan kenaikan biaya pinjaman yang menjadi isyarat 'kiamat' baru bagi korporasi di seluruh dunia.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Bagaimana Kejagung menentukan kerugian negara? Kejagung akan membebankan kerugian negara senilai Rp300 triliun kepada para tersangka korupsi timah. Keputusan ini adalah hasil ekspos penyidik terhadap kasus ini.
-
Mengapa gaya hidup konsumtif bisa menyebabkan masalah keuangan? Gaya hidup konsumtif sering kali membuat seseorang mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang mereka mampu, menggunakan kredit atau pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Penggunaan kartu kredit yang berlebihan dan pinjaman konsumtif tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan tumpukan hutang yang sulit dilunasi.
"Menurut saya, ekonomi kita ini bisa ambruk dalam waktu dekat akhir tahun ini kalau cara pemerintah mengelola pemerintahan seperti sekarang, saya kira kita ini di ambang suatu krisis besar," simpulnya. (mdk/rep)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia masih terus bertahan agar tidak masuk dalam kondisi resesi seperti yang dialami oleh negara maju.
Baca SelengkapnyaJK menegaskan untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar perlu modal yang cukup banyak.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan ucapan Indonesia dalam ancaman bahaya bila pasangan AMIN kalah seharusnya hanya di forum internal PKB.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat itu juga mengkritik kondisi utang luar yang terus meroket. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaDia tak mau stabilitas ekonomi terganggu hanya karena situasi tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku pernyataan tersebut awalnya untuk menyemangati internal PKB untuk menjadi pegangan perjuangan ke depan.
Baca SelengkapnyaKestabilan ekonomi akan sulit dikembalikan jika sudah terganggu.
Baca SelengkapnyaSeruan mogok nasional digelorakan pada peringatan Hari Buruh Internasional.
Baca SelengkapnyaIndonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, Indonesia saat ini memiliki peluang dan modal yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya
Baca Selengkapnya