Fadli Zon klaim Gerindra tak lagi persoalkan surat penundaan periksa Setnov
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku telah memberikan klarifikasi kepada DPP Partai soal dirinya yang menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus korupsi e-KTP. Fadli mengklaim DPP Partai Gerindra sudah tidak mempersoalkan masalah itu.
"Setelah saya jelaskan tidak ada masalah saya sudah bicara dengan Pak Muzani (Sekjen Partai Gerindra saya sampaikan tidak ada masalah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).
Dia memastikan Gerindra tidak akan memberikan sanksi terkait keputusannya menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Setnov. Fadli juga mengeluhkan soal pemberitaan di media massa yang menyebut dirinya seolah telah meminta KPK menunda pemeriksaan Setnov.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Effendi Simbolon memberi klarifikasi? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Bagaimana Sarwendah menyampaikan klarifikasi? 'Alhamdulillah tadi sudah menemui langsung wakil ketua pengadilan, dan disambut dengan baik,' lanjutnya. 'Beliau juga sangat apresiasi kami melakukan komunikasi dulu dengan pihak pengadilan bukannya langsung somasi, atau melaporkan hal ini ke KY, tapi sudah diserahkan semuanya ke Pengadilan,' pungkasnya
-
Bagaimana Muzdalifah merespon kritikan? Muzdalifah kemudian merespons dengan mengunggah video TikTok di akun jualannya yang telah diikuti oleh banyak orang.
-
Bagaimana Nagita memberikan klarifikasi? Nagita melalui akun Instagram resminya @raffinagita1717, mengunggah sebuah video singkat sepulangnya dari tanah suci.'Assalamualaikum. Alhamdulillah aku sama Raffi sudah di rumah lagi. Sudah beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, di sini aku mau menanggapi sesuatu hal nih,' ungkapnya.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
"Enggak ada (sanksi), saya sampaikan suratnya seperti ini karena itu tadi. Beritanya itu seolah-olah saya meminta tidak ada permintaan itu jadi ini hoax dan fake news nah ini yang seperti ini diproduksi dan direproduksi," tegasnya.
Sebab, Fadli mengklaim, hanya meneruskan surat aspirasi yang disampaikan Setnov kepada KPK. Menurutnya, pimpinan DPR memang ditugaskan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada instansi tertentu tanpa ada diskriminasi.
"Hanya menyampaikan buka saja isinya silakan tidak ada apa apa kok itu enggak ada permintaan. Jadi jangan menyebarkan berita bohong berita hoax yang diproduksi dan direproduksi, tidak ada," klaimnya.
Wakil Ketua DPR ini mengaku tak mempersoalkan jika nantinya surat tersebut ditolak KPK. "Enggak ada masalah, kan sesuai aturan tidak ada pemaksaan bahkan tidak ada permintaan itu tolong digaris bawahi tidak ada permintaan," ujar Fadli.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum di KPK. Seharusnya pimpinan DPR menghormati keputusan hukum KPK.
"Pimpinan DPR harus menghormati proses ini. Bahwa surat itu ditandatangani Fadli Zon sama saja, mau Fadli Zon siapa saja, menurut saya itu di luar, melampaui kewenangan pimpinan DPR," kata Muzani.
Dia juga menyayangkan surat tersebut. Seharusnya, kata dia, pimpinan DPR menghormati putusan KPK dan menghormati praperadilan Setnov. "Kalau praperadilan menyatakan tak bersalah harus dihormati. Ini kesannya ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan KPK," tambah dia. (mdk/rzk)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra tidak ambil pusing memikirkan isu tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan isu lama yang hanya diproduksi ulang.
Baca SelengkapnyaMenurut Muzani, wacana pertemuan Prabowo-Megawati yang belum terealisasi adalah persoalan waktu saja.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.
Baca SelengkapnyaAhmad Muzani meminta agar Hasto membuktikan sosok para ketua umum tersebut
Baca SelengkapnyaReaksi Fadli Zon Dikabarkan Bakal Jadi Menlu di Kabinet Prabowo
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, mengaku jalinan komunikasinya dengan sejumlah elit Partai Gerindra cukup lancar.
Baca SelengkapnyaAhmad Muzani meminta seluruh kader tidak perlu marah-marah ketika ada berita fitnah yang menjelek-jelekkan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menilai masalah orde baru sudah selesai.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra resmi menugaskan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjadi pimpinan MPR RI.
Baca SelengkapnyaAhmad Muzani mengaku tidak paham pernyataan Megawati, apalagi kampanye belum dimulai.
Baca SelengkapnyaMuzani yakin PKB masih akan mendukung Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaFadli Zon menepis soal rumor renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya