Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon klaim Gerindra tak lagi persoalkan surat penundaan periksa Setnov

Fadli Zon klaim Gerindra tak lagi persoalkan surat penundaan periksa Setnov Fadli Zon. ©2017 dok foto dok ri

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku telah memberikan klarifikasi kepada DPP Partai soal dirinya yang menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus korupsi e-KTP. Fadli mengklaim DPP Partai Gerindra sudah tidak mempersoalkan masalah itu.

"Setelah saya jelaskan tidak ada masalah saya sudah bicara dengan Pak Muzani (Sekjen Partai Gerindra saya sampaikan tidak ada masalah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Dia memastikan Gerindra tidak akan memberikan sanksi terkait keputusannya menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Setnov. Fadli juga mengeluhkan soal pemberitaan di media massa yang menyebut dirinya seolah telah meminta KPK menunda pemeriksaan Setnov.

"Enggak ada (sanksi), saya sampaikan suratnya seperti ini karena itu tadi. Beritanya itu seolah-olah saya meminta tidak ada permintaan itu jadi ini hoax dan fake news nah ini yang seperti ini diproduksi dan direproduksi," tegasnya.

Sebab, Fadli mengklaim, hanya meneruskan surat aspirasi yang disampaikan Setnov kepada KPK. Menurutnya, pimpinan DPR memang ditugaskan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada instansi tertentu tanpa ada diskriminasi.

"Hanya menyampaikan buka saja isinya silakan tidak ada apa apa kok itu enggak ada permintaan. Jadi jangan menyebarkan berita bohong berita hoax yang diproduksi dan direproduksi, tidak ada," klaimnya.

Wakil Ketua DPR ini mengaku tak mempersoalkan jika nantinya surat tersebut ditolak KPK. "Enggak ada masalah, kan sesuai aturan tidak ada pemaksaan bahkan tidak ada permintaan itu tolong digaris bawahi tidak ada permintaan," ujar Fadli.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum di KPK. Seharusnya pimpinan DPR menghormati keputusan hukum KPK.

"Pimpinan DPR harus menghormati proses ini. Bahwa surat itu ditandatangani Fadli Zon sama saja, mau Fadli Zon siapa saja, menurut saya itu di luar, melampaui kewenangan pimpinan DPR," kata Muzani.

Dia juga menyayangkan surat tersebut. Seharusnya, kata dia, pimpinan DPR menghormati putusan KPK dan menghormati praperadilan Setnov. "Kalau praperadilan menyatakan tak bersalah harus dihormati. Ini kesannya ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan KPK," tambah dia. (mdk/rzk)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reaksi Gerindra soal Prabowo Kerap Dikaitkan Isu HAM saat Pilpres
Reaksi Gerindra soal Prabowo Kerap Dikaitkan Isu HAM saat Pilpres

Gerindra tidak ambil pusing memikirkan isu tersebut. Sebab, hal tersebut merupakan isu lama yang hanya diproduksi ulang.

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Tak Ada Hambatan Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati: Kalaupun Mandek karena Kesibukan
Gerindra Klaim Tak Ada Hambatan Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati: Kalaupun Mandek karena Kesibukan

Menurut Muzani, wacana pertemuan Prabowo-Megawati yang belum terealisasi adalah persoalan waktu saja.

Baca Selengkapnya
Polri Sebut Insiden Densus Kuntit Jampidsus Sudah Selesai: Kalau Sampai Diperpanjang, Ada yang Ingin Adu Domba
Polri Sebut Insiden Densus Kuntit Jampidsus Sudah Selesai: Kalau Sampai Diperpanjang, Ada yang Ingin Adu Domba

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Gerindra Panas Dengar Hasto PDIP Soal Kartu Truf Ketum Partai, Tantang Dibuktikan!
VIDEO: Gerindra Panas Dengar Hasto PDIP Soal Kartu Truf Ketum Partai, Tantang Dibuktikan!

Ahmad Muzani meminta agar Hasto membuktikan sosok para ketua umum tersebut

Baca Selengkapnya
Reaksi Fadli Zon Dikabarkan Bakal Jadi Menlu di Kabinet Prabowo
Reaksi Fadli Zon Dikabarkan Bakal Jadi Menlu di Kabinet Prabowo

Reaksi Fadli Zon Dikabarkan Bakal Jadi Menlu di Kabinet Prabowo

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Bantah PDIP Pernah Bahas Kabinet dengan Gerindra
Said Abdullah Bantah PDIP Pernah Bahas Kabinet dengan Gerindra

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengaku jalinan komunikasinya dengan sejumlah elit Partai Gerindra cukup lancar.

Baca Selengkapnya
Sekjen Minta Kader Jangan Marah-Marah Kalau Ada yang Menjelekkan Prabowo dan Gerindra
Sekjen Minta Kader Jangan Marah-Marah Kalau Ada yang Menjelekkan Prabowo dan Gerindra

Ahmad Muzani meminta seluruh kader tidak perlu marah-marah ketika ada berita fitnah yang menjelek-jelekkan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Fadli Zon: Orde Baru Bagian Sejarah Indonesia yang Tidak Perlu lagi Diungkit-ungkit
Fadli Zon: Orde Baru Bagian Sejarah Indonesia yang Tidak Perlu lagi Diungkit-ungkit

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menilai masalah orde baru sudah selesai.

Baca Selengkapnya
Ahmad Muzani Buka Suara jadi Calon Kuat Ketua MPR
Ahmad Muzani Buka Suara jadi Calon Kuat Ketua MPR

Partai Gerindra resmi menugaskan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjadi pimpinan MPR RI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Muzani Tim Prabowo Ngaku Tak Paham Ucapan Megawati Soal Kecurangan
VIDEO: Muzani Tim Prabowo Ngaku Tak Paham Ucapan Megawati Soal Kecurangan

Ahmad Muzani mengaku tidak paham pernyataan Megawati, apalagi kampanye belum dimulai.

Baca Selengkapnya
Gerindra Harap PKB Masih Jadi Kekuatan untuk Prabowo di Pilpres 2024
Gerindra Harap PKB Masih Jadi Kekuatan untuk Prabowo di Pilpres 2024

Muzani yakin PKB masih akan mendukung Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Fadli Zon Tepis Rumor Hubungan Jokowi-Prabowo Renggang: Mereka Baik-Baik Saja
Fadli Zon Tepis Rumor Hubungan Jokowi-Prabowo Renggang: Mereka Baik-Baik Saja

Fadli Zon menepis soal rumor renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya