Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli Zon Kritik Anggaran Bencana Era Pemerintahan Jokowi Terus Dipangkas

Fadli Zon Kritik Anggaran Bencana Era Pemerintahan Jokowi Terus Dipangkas Tsunami Banten. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengkritisi cara pemerintah menanggapi bencana yang terjadi di Tanah Air. Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi tidak profesional dalam menanggulangi potensi bencana.

"Soal bencana di era pemerintahan @jokowi ini saya lihat dari proses penanganan bencana sangat tidak profesional. Misalnya buruknya early warning system. Kita lihat di beberapa kasus bencana tidak ada komitmen dari pemerintah dalam proses penanganan bencana," kata Fadli lewat akun Twitter resminya @Fadlizon yang dikutip merdeka.com, Kamis (3/1).

Evaluasi pertama yang disoroti Fadli adalah masalah anggaran lembaga penanganan dan penanggulangan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menurutnya anggaran kedua lembaga itu masih kurang dari kebutuhan aslinya.

Bahkan, lanjut Fadli, anggaran BNPB sejak tahun 2016 tidak pernah naik justru kian berkurang setiap tahunnya.

Terus merosotnya anggaran, katanya, semakin membuat pemerintah tidak siap dalam mengantisipasi bencana yang ada di Indonesia. Minimnya anggaran lembaga tersebut menandakan pemerintah gagal membaca zonasi Indonesia.

"Saya simpulkan, anggaran tersebut tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire. Minimnya anggaran bencana menandakan pemerintah gagal membaca Indonesia," ujarnya.

Evaluasi kedua dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini adalah perlunya pembenahan koordinasi antara BNPB dan BMKG. Dia menyarankan adanya kementerian khusus bencana.

"Membenahi BNPB & BMKG, bahkan Membentuk Kementerian Khusus Bencana. Di tengah situasi krisis, pemerintah harus mampu menempatkan diri sebagai pusat koordinasi," ucapnya.

Fadli juga merasa heran selama ini pemerintah selalu membanggakan prestasi dalam bidang pembangunan infrastruktur. Terutama isu prestasi pembangunan jalan tol.

"Jalan tol itu sebagian infrastruktur swasta, bukan infrastruktur publik, bagaimana ceritanya pembangunan jalan tol diklaim sebagai prestasi pembangunan?" kritik Fadli Zon.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun
Defisit APBN Agustus 2024 Tembus Rp153,7 Triliun

Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.

Baca Selengkapnya
BNPB Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp1,8 T di 2025 untuk Antisipasi Gempa Megathrust
BNPB Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp1,8 T di 2025 untuk Antisipasi Gempa Megathrust

Diakuinya kapan tepatnya gempa megathrust akan terjadi masih sangat sulit.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Usulkan Optimalisasi PNBP
Menkominfo Usulkan Optimalisasi PNBP

Ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: Defisit APBN 2023 Sebesar Rp347,6 Triliun, Lebih Baik Dibanding 2019 dan 2020
Sri Mulyani: Defisit APBN 2023 Sebesar Rp347,6 Triliun, Lebih Baik Dibanding 2019 dan 2020

Pada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos

Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani
Jokowi Soroti Serapan Anggaran Rendah: Hampir Setiap Hari Saya Telepon Sri Mulyani

Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Anggaran Subsidi BBM dan LPG Turun hingga Rp1,1 Triliun di RAPBN 2025, Harga Bensin Bakal Naik?
Anggaran Subsidi BBM dan LPG Turun hingga Rp1,1 Triliun di RAPBN 2025, Harga Bensin Bakal Naik?

Sri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.

Baca Selengkapnya
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun

Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Selengkapnya