Fadli Zon minta KPK angkat bicara soal nama besar dikorupsi e-KTP

Merdeka.com - Sejumlah nama-nama besar dan anggota DPR disebut-sebut menerima aliran dana korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan klarifiksi atas rumor keterlibatan nama-nama pejabat publik dan anggota DPR dalam korupsi e-KTP.

"Ya tentu saya kira ini menjadi persepsi publik ya. Namun kita harapkan kita hargai proses yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum. Karena kalau apa yang beredar melalui medsos dan lain-lain maupun dugaan-dugaan seperti itu tentu perlu diklarifikasi," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).

Menurutnya, proses di pengadilan akan membuktikan rumor keterlibatan anggota DPR dan pejabat publik itu sesuai fakta hukum atau tidak. Fadli tidak ingin isu tersebut mencoreng citra politisi-politisi Senayan. Namun, jika terbukti, semua pihak yang terlibat harus mematuhi proses hukum yang berlaku.

"Di pengadilan ini nanti saya kira proses memntukan apakah ini memang punya dasar atau tidak atau hanya sekedar rumor belaka. Jangan sampai ini juga mencoreng nama baik orang-orang yang disebut atau kalau memang ada fakta-faktanya tentu kita hargai proses hukum," ujar Fadli.

Nama Ketua DPR Setya Novanto juga disebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin ikut kecipratan dana korupsi e-KTP itu saat masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Tudingan ini, kata Fadli, perlu diklarifikasi di pengadilan.

"Saya kira itu ada banyak sekali nama-nama yang tertera disitu. Saya kira ini yamg perlu diklarifikasi dipengadilan. Bisa saja orang-orang menyebut nama-nama tapi tidak ada bukti maupun faktanya. Karena kalau tidak salah ini kan masih merupakan keterangan dari yang lama dari saudara Nazaruddin kalau enggak salah," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap rumor keterlibatan anggota-anggota dewan itu tidak benar. Sebab, pembahasan korupsi e-KTP ini terjadi di keanggotaan DPR masa lalu.

"Dan semoga apa yang menjadi rumor belakangan termasuk di masa lalu itu tidak sepenuhnya benar. Karena ini juga sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab dan terkait dengan masalah DPR di masa lalu," pungkasnya.