Fadli Zon minta pemerintah jelas soal moratorium gedung DPR baru

Merdeka.com - Pemerintah Presiden Joko Widodo berencana untuk terus melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru kementerian atau lembaga. Di sisi lain, DPR sudah memasukkan pembangunan Gedung baru DPR RI ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2016.

"Saya lihat enggak ada masalah. Tapi kan udah ada alokasi anggaran. Alokasi anggarannya kan ada tim yang lakukan penyesuaian. Tapi kalau enggak jadi pun enggak apa-apa," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).

Berdasarkan dokumen RUP DPR 2016, ada item pembangunan gedung Baru DPR dan Klinik sebesar Rp 480,162 miliar. Proyek tersebut akan dikerjakan pada tahun ini.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan, apabila sudah masuk di APBN maka berarti sudah mendapat persetujuan Presiden. Oleh karena itu, kata Fadli, pemerintah harus memperjelas rencana teknis moratorium.

"Yang dimaksud moratorium apa keseluruhan apa gimana mesti diperjelas," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga terkait moratorium pembangunan gedung negara yang pernah dikeluarkan pada akhir tahun 2014 lalu. Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Kantor Presiden, Jakarta.

"Sudah saya sampaikan, saya perintahkan bahwa dilakukan moratorium pembangunan kantor kementerian maupun lembaga. Tetapi apabila sangat diperlukan dan sangat urgent sekali, bisa minta izin kepada Presiden," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/2).

Jokowi menjelaskan, komitmen tersebut diperlukan mengingat saat ini APBN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, berupa pembangunan jalan, bendungan, irigasi, pelabuhan dan jalur kereta api. "Karena memang itu dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.