Follow
Fadli Zon Minta Pemerintah Libatkan Ekonom & Akademisi Kaji Pemindahan Ibu Kota
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan. Menurut dia, pemerintah harus serius mengkaji wacana tersebut.
"Ini harus ada satu kajian yang sangat serius. Menyangkut masalah pemindahan Ibu kota bukan persoalan sekedar keinginan tapi juga segala sesuatu menyangkut infrastruktur, sumber daya, pemerintahan dan lain-lain," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Fadli mengatakan, negara lain memerlukan waktu yang cukup banyak dalam membuat kajian pemindahan Ibu Kota. Kajian pemindahan Ibu Kota Indonesia juga perlu melibatkan akademisi.
-
Bagaimana solusi yang ditawarkan? Dari depo ini sosialisasi mengolah sampah dari rumah masih belum maksimal. Di depo pun masih banyak yang membuang secara tercampur organik dan non organik,' katanyaBelakangan, sampah yang menumpuk kemudian tetap dibuang di Piyungan namun dengan skala yang amat terbatas. Pembuangan hanya dilakukan saat masa darurat, di area yang sudah disiapkan secara khusus.
-
Bagaimana cara membuat IKN jadi kota yang layak huni? 'Hanya memindahkan kantor, maka tidak ada namanya kota formal-informal, kaya-miskin bercampur. Kota itu semua golongan harus hadir,' jelas Emil seperti dilansir dari Antara, Jumat (15/3).
-
Siapa yang fokus membuat kota layak huni di IKN? Sementara itu, Direktur TOWNLAND, Monika Indirasari menekankan pentingnya membuat kota yang layak huni dalam mencapai konsep kota yang berkelanjutan.
-
Siapa yang memulai ide pemindahan IKN? Ide pemindahan ibu kota pertama kali muncul pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, yang memilih Palangkaraya sebagai lokasi IKN.
-
Mengapa IKN perlu membangun kota cerdas? Penerapan kota cerdas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat akses yang lebih baik terhadap layanan dan kapasitas publik, lingkungan bersih dan aman, kapasitas penguasaan dan pengembangan teknologi.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
"Saya kira para ekonom kalangan akademisi juga harus dilibatkan mengkaji ini dan terukur. Kan kita ingin kalau pemindahan ibu kota ini ada satu solusi dengan maksud baik untuk pemerataan," ungkapnya.
Politikus Partai Gerindra ini menilai kajian pemindahan Ibu Kota Indonesia masih sangat mentah serta minus di pendalaman kajian soal keuangan.
"Pendalamannya kan uangnya dari mana, kemudian time tabel seperti apa, berapa tahun kita mau pindahkan Ibu Kota. Artinya kita harus bangun infrastruktur di tempat Ibu Kota baru itu," ujarnya.
"Lahannya, kemudian pemindahan tempat tempat dan SDM dan segala sesuatu itu harus dihitung keperluannya dan berapa lama kita pindahkan itu," sambungnya.
Oleh karena itu, dia meminta pemindahan Ibu Kota ini memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia. Alasannya saat ini kondisi ekonomi sedang tidak terlalu baik.
"Walau gagasan ini bukan baru, tapi harus dilihat juga kondisi ekonomi kita. Apa yang jadi prioritas kita. Apa pemindahan Ibu kota sudah menjadi prioritas kita dalam kondisi ekonomi saat ini yang ada perang dagang, utang semakin membesar, daya beli menurun dan sebagainya. Ini harus dipikirkan," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi, dalam pidato kenegaraan 2019, meminta izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Presiden menegaskan ibu kota akan dipindahkan ke pulau Kalimantan.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pramono sempat menyindir rencana yang hampir sama pernah disampaikan Ridwan Kamil saat masih menjabat Gubernur Jawa Barat.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyinggung soal pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah di peringatan hari lahir Bung Karno ke-123.
Baca Selengkapnya
Salah satunya memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah.
Baca Selengkapnya
Taki berharap tentang kepindahan Ibu Kota harus dikaji secara komprehensif tidak sekadar kepentingan politik semata.
Baca Selengkapnya
Kabupaten Paser juga menjadi bagian penting dari rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya
Masih banyak pihak yang menanyakan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Timnas Amin menilai kota selevel Jakarta baru ada lima sehingga kota-kota lain perlu diprioritaskan pembangunannya daripada anggaran dihabiskan untuk IKN.
Baca Selengkapnya
Presiden RI pertama, Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.
Baca Selengkapnya
Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca Selengkapnya
Bagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca Selengkapnya
PKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca Selengkapnya